TINJAUAN HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 66 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT DENGAN KONSEP ANTI-SLAPP DI INDONESIA

ERLITHA, MAULIDYA and Achmad, Ruben and Apriandi, Mada (2018) TINJAUAN HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 66 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT DENGAN KONSEP ANTI-SLAPP DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Text RAMA_74201_02011381520219_0002095502_0029047703_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (627kB) | Preview
Preview	Text RAMA_74201_02011381520219_0002095502_0029047703_02.pdf Download (158kB) | Preview
	Text RAMA_74201_02011381520219_0002095502_0029047703_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (210kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381520219_0002095502_0029047703_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (24kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381520219_0002095502_0029047703_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (36kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381520219_0002095502_0029047703_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (591kB) | Request a copy

Abstract

Anti Strategic Lawsuit Against Public Participations (Anti-SLAPP) merupakan suatu konsep untuk mengatasi kasus pembungkaman partisipasi publik atau biasa dikenal dengan istilah Strategic Lawsuit Against Public Participations (SLAPP) yang dilakukan oleh beberaapa oknum terhadap penggiat lingkungan. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah menerapkan konsep Anti-SLAPP, namun faktanya masih banyak terjadi kasus SLAPP di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normative, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: setelah menganalisa secara subtantif mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menerapkan konsep Anti-SLAPP, terdapat banyak kelemahan dan keterbatasan yang ada pada perundang-undangan tersebut. Ketidakjelasan mengenai pengaturan konsep Anti-SLAPP di Indonesia juga menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus SLAPP yang masih terjadi di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Anti-SLAPP, Partisipasi Publik
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs Sri Astuti
Date Deposited:	28 Aug 2019 08:41
Last Modified:	28 Aug 2019 08:41
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/5046

Actions (login required)

View Item