LEGALITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

MOZART, ELLYAS and Nashriana, Nashriana and Flambonita, Suci (2021) LEGALITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Master thesis, sriwijaya university.

[thumbnail of RAMA_74101_02012681923076.pdf] Text
RAMA_74101_02012681923076.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (4MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012681923076 _ 0018096509_0018077902_01_FRONT_REF.pdf]
Preview
Text
RAMA_74101_02012681923076 _ 0018096509_0018077902_01_FRONT_REF.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (2MB) | Preview
[thumbnail of RAMA_74101_02012681923076 _ 0018096509_0018077902_02.pdf] Text
RAMA_74101_02012681923076 _ 0018096509_0018077902_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (996kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012681923076 _ 0018096509_0018077902_03.pdf] Text
RAMA_74101_02012681923076 _ 0018096509_0018077902_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (836kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012681923076 _ 0018096509_0018077902_04.pdf] Text
RAMA_74101_02012681923076 _ 0018096509_0018077902_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (125kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012681923076 _ 0018096509_0018077902_05_REF.pdf] Text
RAMA_74101_02012681923076 _ 0018096509_0018077902_05_REF.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (267kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012681923076 _ 0018096509_0018077902_06_LAMP.pdf] Text
RAMA_74101_02012681923076 _ 0018096509_0018077902_06_LAMP.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (484kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012681923076 _ TURNITIN.pdf] Text
RAMA_74101_02012681923076 _ TURNITIN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (15MB) | Request a copy

Abstract

KPK mempunyai tugas dan wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, namun tidak ada kejelasan dan ketegasan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang mengatur mengenai kewenangan dalam melakukan eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana dalam pratiknya selama ini KPK melakukan eksekusi terhadap putusan perkara tindak pidana korupsi yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Tindakan yang dilakukan oleh KPK dalam melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menimbulkan permasalahan hukum, sebagaimana kewenangan melakukan Eksekusi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah kewenangan jaksa sehingga berimplikasi terhadap keabsahan KPK dalam melakukan tindakan eksekusi terhadap terpidana korupsi serta dengan adanya kekosongan aturan tersebut memberikan celah hukum dan pengaturan kewenangan KPK dalam melakukan eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dimasa yang akan datang agar tujuan hukum dapat tercapai. Adapun hasil dari penelitian tesis ini bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana KPK memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, namun tidak tertulis secara jelas dan tegas KPK memiliki kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekusi) sebagaimana selama ini KPK dalam melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki dasar hukum atau tidak sah dan KPK telah melampaui kewenangan untuk mewujudkan tujuan hukum sehingga tindakan yang dilakukan KPK seharusnya sesuai dengan kewenangannya yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pelaksanaan penetapan hakim.

Item Type: Thesis (Master)
Uncontrolled Keywords: KPK, Kewenangan, Pelaksanaan Putusan
Subjects: K Law > K Law (General) > K100-103 Legal education
Depositing User: Ellyas Mozart Zs
Date Deposited: 04 Aug 2021 07:02
Last Modified: 04 Aug 2021 07:02
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/51468

Actions (login required)

View Item View Item