ANALISISYURIDIS ATAS SEMA NOMOR 7 TAHUN 2014 YANG MENGENYAMPINGKAN PUTUSAN MK 34/PUU-XI/2013 PASAL 268 AYAT (3) KUHAP

YANSYAH, DEBI and Zulhidayat, Zulhidayat and Ramadhani Putri, Vegitya (2018) ANALISISYURIDIS ATAS SEMA NOMOR 7 TAHUN 2014 YANG MENGENYAMPINGKAN PUTUSAN MK 34/PUU-XI/2013 PASAL 268 AYAT (3) KUHAP. Undergraduate thesis, University Sriwijaya.

	Text RAMA_74201_02111401092_005037707_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (685kB)
	Text RAMA_74201_02111401092_005037707_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (170kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02111401092_005037707_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (158kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02111401092_005037707_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (101kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02111401092_005037707_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (109kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02111401092_005037707_06_lamppdf.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (543kB) | Request a copy

Abstract

Sekripsi yang berjudul Analisis Yuridis Atas Serna Nomor 7 Tahun 2014 yang Mengenyamp:ingkan jurusan :Mk 34/PUU-Xi/2013 Pasal 268 Ayat (3) KUHAP bertujuan untuk mengetahui Keduduk.an hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Tata Perundang-undangan Indonesia serta untuk mengetahun apakah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nc.mor tahun 2014 dapat mengenyampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-Xl/2013. Berdasarkan penelitian · yang menggunakan Metode Penelitian Normatif yaitu dengan membaca teratur ataupun buku atau UU Artikel, didapatkan bahwa Kedudukan SEMA diakui dalrun tata urutan Peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l) dan (2), Undang-ndang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa peraturan yang dalam hal ini salah satunya Dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki hukum mengikat selarna perintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. SEMA nomor 7 Tahun 2014 tidak melanggar Putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013 rena MK membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. sedangkan MA mengacu pada Pasal 24 ayat (2) No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU tentang Mahkamah Agung. SEMA merupakan keputusan yang bersifat intern namun diakui keberadaannya dalam tata URUTAN peraturan perundang-undangan Indonesia, sedangkan Putusan MK bersifat final dan mengikat Seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 24C. Dengan Je'rnik-ian putusan Mahkarnah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013-tidak serta merta menghapus normaDemikian yang mengatur pennohonan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat ( l) Undang-Undang omor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Peninjauan Kembali, Surat Edaran .MA, Putusan Mahkamah Konstitusi.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3370 Constitutional courts and procedure
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Users 15 not found.
Date Deposited:	22 Jul 2019 09:08
Last Modified:	22 Jul 2019 09:08
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/522

Actions (login required)

View Item