DAMPAK DEMONOPOLISASI PT.KAI (PERSERO) DAN PT.PELINDO (PERSERO) TERHADAP PERSAINGAN USAHA JASA PERKERETAAPIAN DAN JASA KEPELABUHANAN

Samawati, Putu (2021) DAMPAK DEMONOPOLISASI PT.KAI (PERSERO) DAN PT.PELINDO (PERSERO) TERHADAP PERSAINGAN USAHA JASA PERKERETAAPIAN DAN JASA KEPELABUHANAN. Doctoral thesis, Universitas Gadjah Mada.

Text Draft Disertasi a.n. Putu Samawati.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Demonopolisasi PT.KAI (Persero) dan PT.Pelindo (Persero) merupakan kebijakan yang diambil pemerintah yang tidak sesuai dengan Pasal 51 Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU-LPMPUTS). Hak monopoli yang diberikan Pasal 51 dicabut dengan diberlakukannya Undang-undang No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Demonopolisasi kedua BUMN tersebut pada intinya bertujuan untuk menciptakan persaingan dalam pengusahaan perkeretaapian dan kepelabuhanan. Hal yang patut diperhatikan apabila persaingan tercipta maka peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap cabang-cabang produksi penting bagi negara dan cabang-cabang yang menguasai hajat hidup orang banyak akan berkurang. Ada 3 permasalahan yang dibahas dalam disertasi ini yaitu Mengapa demonopolisasi PT.KAI (Persero) dan PT.Pelindo (Persero) diperlukan dalam persaingan usaha perkeretaapian dan jasa kepelabuhanan?, Apakah dampak dari demonopolisasi bagi PT.KAI (Persero) dan PT.Pelindo (Persero) khususnya terhadap persaingan dalam pengusahaan perkeretaapian dan kepelabuhanan?, dan Bagaimanakah hukum persaingan usaha dapat digunakan untuk meminimalisasi dampak negatif dari demonopolisasi PT.KAI (Persero) dan PT.Pelindo (Persero) dalam Pengusahaan Perkeretaapian dan Kepelabuhanan?. Ketiga permasahan ini dibahas dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan studi literasi, analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, filosofis, perbandingan hukum, dan analisis ekonomi terhadap hukum, dengan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara induktif. Hasil temuan berupa dekonstruksi Pasal 51 UU-LPMPUTS berupa pengaturan hak istimewa BUMN dalam memonopoli kegiatan usaha yang berkaitan dengan cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sekaligus konsepsi pengaturan sektoral yang dapat meningkatkan daya saing pengusahaan jasa perkeretaapian dan jasa kepelabuhan sesuai dengan tuntutan pasar global dan peningkatan pembangunan melalui investasi. Hasil luaran disusun dalam bentuk buku teks dan publikasi pada jurnal ilmiah terakreditasi.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Additional Information:	Ph.D. Thesis, Doctoral Program in Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3150 Public law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74001-Law (S3)
Depositing User:	Putu Samawati
Date Deposited:	18 Sep 2021 01:12
Last Modified:	18 Sep 2021 01:12
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/53892

Actions (login required)

View Item