SASTRIA, DWINDY PUTRA and Elvani, Malkian and Helmanida, Helmanida (2010) PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.
Text
RAMA_74201_02061001038.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (60MB) | Request a copy |
|
Preview |
Text
RAMA_74201_02061001038_0021025706_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (17MB) | Preview |
Text
RAMA_74201_02061001038_0021025706_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (13MB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02061001038_0021025706_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (17MB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02061001038_0021025706_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02061001038_0021025706_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02061001038_0021025706_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (9MB) | Request a copy |
Abstract
Pada tahap awal pemberian sanksi pada pelanggar Peraturan Daerah dilakukan penyidikan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam penegakan Perda: Maka bagaimana Proses Pelaksanaan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Pasal 8 ayat (4) Mengenai Tertib Jalan dan Angkutan di Jalan yang diterapkan di Kota Palembang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan? Dalam Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Paragaraf Satu Pasal 8 mengenai Tertib jalan dan Angkutan jalan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan berwenang dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang diatur didalam Peraturan Daerah. Akan tetapi, setelah lahirnya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan yang berdampak terhadap perubahan sistem dan mekanisme penyidikan terhadap pelanggaran di Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Sesungguhnya saat berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang menjadi dasar hukum atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Terjadi Tumpang Tindih Peraturan dalam hal penegakan di jalan.. Hal ini yang menyebabkan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Akibat dari dicabutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang menjadi dasar hukum dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban maka Perda tersebut perlu dilakukan Perubahan agar tidak terjadi pertentangan antara aparat penegak perda dengan aparat penegak undang-undang.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | - |
Subjects: | K Law > K Law (General) > K3400-3431 Administrative law K Law > KB Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KBM2711-2840 Administrative law and process of communal agencies |
Divisions: | 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1) |
Depositing User: | Mr. Muhammad Irwan |
Date Deposited: | 16 Sep 2021 02:55 |
Last Modified: | 16 Sep 2021 02:55 |
URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/53994 |
Actions (login required)
View Item |