KEDUDUKAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MELAKUKAN PENYELESAIAN KASUS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA DPR RI

ERWANDI, MARTA and Rumesten, Iza and Ramadhani Putri, Vegitya (2018) KEDUDUKAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MELAKUKAN PENYELESAIAN KASUS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA DPR RI. Undergraduate thesis, University Sriwijaya.

	Text RAMA_74201_02011181419064_0007027001_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB)
	Text RAMA_74201_02011181419064_0007027001_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (291kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419064_0007027001_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (187kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419064_0007027001_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (113kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419064_0007027001_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (123kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419064_0007027001_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini difokuskan untuk membahas mengenai Kedudukan MahkamahKehormatan Dewan dalam melakukan penyelesaian kasus dugaan pelanggaran kodeetik hingga akibat hukum dari putusan Mahkamah Kehormatan Dewan dalampenyelesaian kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR RI. Penelitian inimenggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yangdisusun secara kualitatif. Hasil peneJitian ini yaitu kedudukan MahkamahKehormatan Dewan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran kode etik menjadikeJiru, penanganan kasus PT Freeport atau dikenal kasus papa minta saham merupakan pelanggaran kode etik yang dilakukan Setya Novanto atas pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Kehormatan Dewan tidak berwenangmenindak lanjuti keabsahan alat bukti rekaman yang diajukan Menteri ESDMSudirman Said, karena Mahkamah Kehormatan Dewan hanya berwenang dalam ruang lingkup kode etik DPR sesuai dalam Pasal 1 19 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014. Aki bat hukum yang timbul karena tidak adanya putusan yang jelas oleh Mahkamah Kehormatan Dewan yakni timbul rasa ketidakpercayaan masyarakat kepadanya sebagai pengawas internal DPR yang bersih tanpa intervensi, bagi DPR yakni tidak adanya kepastian hukum mengenai sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada Setya Novanto sebagai pimpinan DPR menjadi perbincangan yang sebenarnya masih perlu dibenahi, dan bagi anggota DPR lainnya yakni menjadi sejarah terburuk bagi anggota DPR atas pimpinan yang bersalah.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kode Etik, DPR, Mahkamah Kehormatan Dewan
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence K Law > K Law (General) > K109-110 Law societies. International bar associations K Law > K Law (General) > K1700-1973 Social legislation
Divisions:	05-Faculty of Agriculture > 54201-Agribusiness (S1)
Depositing User:	Users 15 not found.
Date Deposited:	23 Jul 2019 07:52
Last Modified:	23 Jul 2019 07:52
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/557

Actions (login required)

View Item