POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP JAMINAN ATAS PRODUK HALAL MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

BARUS, DWI YULYANTA LORENZA and Nashriana, Nashriana and Hasan, Sofyan (2018) POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP JAMINAN ATAS PRODUK HALAL MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_7420102011181419076_0018096509_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB)
	Text RAMA_7420102011181419076_0018096509_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (440kB) | Request a copy
	Text RAMA_7420102011181419076_0018096509_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (326kB) | Request a copy
	Text RAMA_7420102011181419076_0018096509_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (206kB) | Request a copy
	Text RAMA_7420102011181419076_0018096509_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (260kB) | Request a copy
	Text RAMA_7420102011181419076_0018096509_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Jaminan Produk Halal adalah kepastian bukum terbadap kebalalan suatu p roduk yang Dibuktikan dengan sertifikat halal. Hal ini berarti bahwa pelaku usaha yang telah Mendapatkan sertifikat halal pada produknya wajib menjaga kebalalan produknya Karena semenjak adanya undang - undang jaminan produk halal ketentuan pidana Bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalal an produknya telah diatur. Atas dasar Itu timbul persoalan mengenai bagaimana politik hukum pidana bagi pelaku usaha Yang tidak menjaga kehalalan produknya. Rimbul juga pertanyaan bagaimana proses Penyelesaian yang dilakukan pibak terkait apabila produk bersertifikat halal Mengandung bahan non halal. Dengan metode normatif didukung dengan data primer Penulis mengkaji Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20 14 tentang Jaminan Produk Halal beserta ketentuan administratif dan pidana. Dari analisis tersebut dapat ditarik Kesimpulan bahwa terdapat beberapa pertimbangan dalam penerapan hukum pidana Bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kebalalan produk yang telah disertifikasi Karena penerapan sanksi pi dana hanya sebagai upaya terakhir. Proses pen yelesaianNya adalah dengan memberikan sanksi administratif dan menanlc produk dari pasaran.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Jaminan Produlc Halal. Politik Hukum Pidana
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1010-1014 The merchant. Business enterprises K Law > K Law (General) > K1700-1973 Social legislation K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Users 15 not found.
Date Deposited:	23 Jul 2019 09:14
Last Modified:	23 Jul 2019 09:14
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/564

Actions (login required)

View Item