ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA KORUPSI YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT

HERYADI, IWAN HERYADI and Achmad, Ruben and Taufani, Elfira (2010) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA KORUPSI YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02053100011.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (45MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74201_02053100011_0002095502_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (13MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02053100011_0002095502_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (16MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02053100011_0002095502_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (13MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02053100011_0002095502_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02053100011_0002095502_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (903kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02053100011_0002095502_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (879kB) | Request a copy

Abstract

Pidana bersyarat (voorwaardelijke veroordeling ) adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan dengan syaratsyarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggamy. Ketika WvS Hindia Belanda diberlakukan di Hindia Belanda, pidana bersyarat ini belum terdapat didalamnya. Baru dengan melalui stb.1926 No.251 jo 486 sistem penjatuhan pidana dengan bersyarat ini dimasukkan kedalam KUHP, pada Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f. Pidana bersyarat dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi yang merupakan extra ordinary crime, karena undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang tidak secara eksplisit mengatur kemungkinan dijatuhkannya hukuman percobaan namun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuka ruang dan kesempatan untuk menerapkan vonis yang semacam ini. Ancaman minimum pidana penjara 1 (satu) tahun seperti terdapat pada Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi ruang dan kesempatan pada hakim utuk menjatuhkan Pidana dengan bersyarat pada kasus-kasus tindak pidana korupsi yaitu apabila kasus yang dijerat dengan Pasal- Pasal tersebut kemudian dijatuhi pidana penjara tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pidana Bersyarat, Korupsi
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence K Law > K Law (General) > K5401-5570 Criminal procedure
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Tiara Hilda Safitri Rts
Date Deposited:	25 Oct 2021 01:50
Last Modified:	25 Oct 2021 01:50
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/56438

Actions (login required)

View Item