SIMATUPANG, HORJA and Ikhsan, RM. and Achmad, Ruben (2010) PENYEMBUNYIAN IDENTITAS PELAKU TINDAK PIDANA OLEH MEDIA ELEKTRONIK PERS PADA SAAT MENYIARKAN INVESTIGASI KRIMINAL. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.
Text
RAMA_74201_02061001139.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (49MB) | Request a copy |
|
Preview |
Text
RAMA_74201_02061001139_0002095502_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (10MB) | Preview |
Text
RAMA_74201_02061001139_0002095502_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (17MB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02061001139_0002095502_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (11MB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02061001139_0002095502_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (582kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02061001139_0002095502_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (738kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74201_02061001139_0002095502_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (9MB) | Request a copy |
Abstract
Berita mengenai liputan kriminal sekarang ini sangat diperlukan masyarakat untuk mengetahui kejahatan apa yang banyak terjadi. Dalam menayangkan hasil investigasinya berupa wawancara dengan pelaku kejahatan, insan pers menyamarkan wajah, nama dan suara dari sipelaku kejahatan tersebut dengan berpedoman pada hak tolak yang dinyatakan dalam pasal 4 ayat (4) UU nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers. Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan atau identitas lainya dari sumber berita yang dirahasiakanya. Perbuatan insan pers dalam menyembunyikan identitas pelaku tindak pidana dalam melakukan wawancara adalah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila tidak ditindaklanjuti dengan tidak melaporkan perbuatan tindak pidana yang diketahui oleh insan pers tersebut kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian. nama Tiga unsur dari tindak pidana yang dipenuhi dalam perbuatan insan pers tersebut adalah perbuatan yang dilarang, akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar alasan kenapa perbuatan itu dilarang, dan sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab teijadinya tindak pidana tersebut. Sehingga perbuatan insan pers dalam melakukan wawancara dengan narasumber yang dijadikan dasar insan pers tidak dapat digunakan apabila melanggar ketentuan perundan-undangan dan ketertiban umum. Pertanggungjawaban pidana oleh insan pers menurut KUHP dikenal pertanggungjawaban individual atau pribadi secara langsung yang tidak dapat dialihkan. Hanya wartawan yang menulis atau pemimpin redaksi yang dimintai pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban yang dikenal dalam KUHP yaitu berdasarkan unsur kesalahan.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Hak Tolak, Pertanggungjawaban Pidana |
Subjects: | K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law |
Divisions: | 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1) |
Depositing User: | Mr. Muhammad Irwan |
Date Deposited: | 24 Nov 2021 03:47 |
Last Modified: | 24 Nov 2021 03:47 |
URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/57054 |
Actions (login required)
View Item |