HAK TERPIDANA DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (SUATU ANALISIS KEDUDUKAN JAKSA DAN HAK TERPIDANA DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI)

HADINUGRAHA, HERU WIJAYA and Nasse, Syarifuddin Petta and Abdullah, Abdullah (2010) HAK TERPIDANA DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (SUATU ANALISIS KEDUDUKAN JAKSA DAN HAK TERPIDANA DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI). Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02053100089.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (55MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74201_02053100089_0014125402_0009126103_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (15MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02053100089_0014125402_0009126103_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (20MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02053100089_0014125402_0009126103_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (17MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02053100089_0014125402_0009126103_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02053100089_0014125402_0009126103_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74201_02053100089_0014125402_0009126103_06_lamp.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (649kB) | Preview

Abstract

Peninjauan Kembali adalah salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem hukum acara pidana yang ada di Indonesia. Dalam Pasal 263 ayat (1) menegaskan sebagai berikut “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Berdasarkan pengaturan tersebut sudah dengan jelas diatur bahwa yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali adalah pihak terpidana atau ahli warisnya saja, namun seiring dengan perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia, Jaksa selaku Penuntut Umum juga diperbolehkan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut. Maka telah terjadi suatu pertentangan hukum dalam penerapan hukum acara pidana di Indonesia. Dengan ini maka kepastian hukum, sistem peradilan dan juga tatanan hukum di Indonesia akan menjadi tidak jelas karena warga negara (terpidana) atau ahli warisnya yang merasa belum menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dapat tergerak untuk menggunakan upaya hukum tersebut terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa yang hasilnya memberatkan dirinya atau dengan kata lain dapat terjadi upaya hukum Peninjauan Kembali atas hasil Peninjauan Kembali yang sesungguhnya upaya hukum seperti ini juga tidak diatur dalam ketentuan hukum acara pidana formil yang berlaku di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Peninjauan Kembali, Terpidana atau Ahli Waris, Jaksa Penuntut Umum.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5575-5582 Juvenile criminal law and procedure
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Tiara Hilda Safitri Rts
Date Deposited:	09 Nov 2021 01:55
Last Modified:	09 Nov 2021 01:55
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/57196

Actions (login required)

View Item