LEGALITAS ADVOKAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA (KAI) DALAM MELAKUKAN PROSES LITIGASI

SALIM, CHANDRA AGUS and Nasse, Syarifuddin Petta and Abdullah, Abdullah (2010) LEGALITAS ADVOKAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA (KAI) DALAM MELAKUKAN PROSES LITIGASI. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02061001092.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (40MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74201_02061001092_0014125402_0009126103_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (14MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02061001092_0014125402_0009126103_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (8MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001092_0014125402_0009126103_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (15MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001092_0014125402_0009126103_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001092_0014125402_0009126103_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001092_0014125402_0009126103_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (410kB) | Request a copy

Abstract

Pengesahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat merupakan tahap baru dalam perlindungan hukum untuk Advokat di Indonesia, UU Advokat tersebut memberikan kebebasan Advokat untuk mengatur dirinya sendiri dengan syarat harus didirikan Organisasi Advokat yang merupakan wadah tunggal dari Advokat yang di Indonesia, maka untuk memberikan respon dari UU Advokat tersebut maka didirikanlah P ERA DI yang di bentuk atas inisiatif dari para Ketua Umum dan Sekretaris Jendral dari Organisasi Advokat yang sudah ada seperti Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Kemudian pada tahun 2008 atas desakan dari empat Organisasi Advokat yaitu IPHI, Ikadin (tandingan), H API dan APSI yang memaksa segera diadakannya Kongres Nasional Advokat Indonesia karena berdasarkan UU Advokat yang dimaksud dengan Organisasi Advokat adalah Organisasi Advokat yang dibentuk dan didirikan secara demokratis bukan secara perwakilan saja, hasil dari Kongres Nasional Indonesia tersebut adalah membentuk Organisasi Advokat yang baru bernama Kongres Advokat Indonesia dan menyatakan bahwa Organisasi Advokat mereka yang paling sah dan merupakan satu-satunya wadah tunggal dari profesi Advokat. Adanya dualisme Organisasi Advokat yang sama-sama mengakui bahwa mereka yang merupakan wadah tunggal dari profesi Advokat membuat polemik yang tidak berkesudahan, satu diantara polemik tersebut adalah bagaimana para Advokat KAI untuk melakukan suatu proses litigasi dengan status Organisasi Advokat mereka yang masih kontroversial dalam pendiriannya.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Advokat, Organisasi Advokat, Kongres Advokat Indonesia, PERADI, proses litigasi
Subjects:	K Law > K Law (General) > K2110-2155 Court organization and procedure
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Tiara Hilda Safitri Rts
Date Deposited:	03 Dec 2021 02:36
Last Modified:	03 Dec 2021 02:36
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/58620

Actions (login required)

View Item