UPAYA JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

REDERTA, READY and Elvani, Malkian and Taufani, Elfira (2010) UPAYA JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA UNTUK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02061001112.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (72MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74201_02061001112_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (19MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02061001112_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (16MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001112_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (33MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001112_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001112_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001112_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya saja orang yang senyata-nyatanya melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan Negara untukbertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian ini merupakan salah satu bentuk penegakkan hukum. Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam berbagai kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan timbulnya perubahan sosial yang menimbulkan dampak negatif, terutama menyakut hal peningkatan terjadinya tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi juga melanggar hak-hak social dan ekonomi masyarakat. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, praktik-praktik korupsi yang dijalankan oleh koruptor telah menjadi economic barrier yang sangat merugikanmasyarakat. Benefit dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat menjadi berkurang atau terhalang dengan adanya korupsi1. Tidak diragukan lagi tindak pidana korupsi sangat berpotensi mengakibatkan kemiskinan, keuangan negara yang sebenarnya dapat di alokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan rumah sakit, sekolah, dan fasilitas-fasilitas umum yang dapat dipergunakan untuk memperlancar mobilitas ekonomi, dan subsidi bahan-bahan pokok bagi masyarakat luas, dikorupsi oleh para koruptor yang notabene nya dikategorikan sebagai penjahat kerah putih (white collar crime) untuk kepentingan pribadinya, dalam hal ini negara wajib bertanggung jawab memecahkan masalah kemiskinan atas segala penyebabnya, untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk pelanggaran yang telah dilakukan termasuk tindak pidana korupsi. Maka dari itu diperlukan bentuk perlindungan pemerintah tehadap masyarakat dari tindak pidana korupsi antara lain dengan penghukuman (punishment) dalam arti pemberian putusan tentang hukumnya (berechten) yang tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga di bidang hukum perdata dan di bidang hukum lainnya, selain itu perlu juga adanya upaya hukum yang dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara yang hilang akibat dari tindak pidana korupsi sebagai sarana untuk memerangi tindak pidana yang sangat berorientasi pada keuntungan, termasuk tindak pidana akuisitif (tindak pidana yang didorong oleh nafsu keserakahan) dan tindak pidana yang terorganisir

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Jaksa, Tindak Pidana Korupsi
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5575-5582 Juvenile criminal law and procedure
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Tiara Hilda Safitri Rts
Date Deposited:	03 Dec 2021 07:46
Last Modified:	03 Dec 2021 07:46
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/58684

Actions (login required)

View Item