UPAYA PENAL DAN NON PENAL PENANGGULANGAN PERDAGANGAN SATWA TRENGGILING

GAUTAMA, BERLY YASA and Ariman, Rasyid and Achmad, Ruben (2010) UPAYA PENAL DAN NON PENAL PENANGGULANGAN PERDAGANGAN SATWA TRENGGILING. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02061001128.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (52MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74201_02061001128_02061001128_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (14MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02061001128_02061001128_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (15MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001128_02061001128_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (19MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001128_02061001128_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (901kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001128_02061001128_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001128_02061001128_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Satwa trenggiling merupakan salah satu dari sekian banyak dari jenis satwa yang dilindungi keberadaannya oleh pemerintah. Namun, pada kenyataannya, akhir-akhir ini banyak terjadi kejahatan oleh manusia terhadapnya, dimana satwa trenggiling ini dijadikan sebagai objek perdagangan. Di Indonesia sendiri sudah ada perundang-undangan yang mengatur masalah mengenai satwa ini yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 dan PP NO 7 Tahun 1999, di mana dalam penegakan hukumnya Perundang-undangan inilah yang menjadi acuan dasar di dalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku perdagangan satwa ini. Akan tetapi, walau telah ada Perundang-undangan yang mengatur tidaklah menjamin kejahatan ini akan berkurang tanpa suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu berupa suatu upaya penanggulangan. Upaya penal yang dapat dilakukan oleh Kepolisian, BKSDA adalah dengan cara melakuan tindakan repsresif sesuai dengan kewenangnnya masing-masing sebagai upaya pelaksanaan sistem peradilan pidana yang baik. Sedangkan upaya non penal dilakukan dengan cara melakukan razia dan patroli rutin ke tempat-tempat yang disinyalir dijadikan tempat perdagangan satwa ini. Berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. Melakukan sosialisasi perundang-undangan yang mengatur tentang satwa. Melakukan penempatan dan patroli rutin anggotanya di area kehutanan yang disinyalir terjadi perburuan, melalaikan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar hutan, melakukan penangkaran.Faktor penghambat upaya penanggulangan ini adalah, berasal dari: Perundang-Undangan, Penegak Hukum, Faktor Sarana & fasilitas, Masyarakat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Perdagangan satwa trenggiling, Upaya penal, Upaya Non Penal
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5575-5582 Juvenile criminal law and procedure
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Tiara Hilda Safitri Rts
Date Deposited:	03 Dec 2021 08:05
Last Modified:	03 Dec 2021 08:05
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/58687

Actions (login required)

View Item