SAHDITRA, RAKHMAT and Syaifuddin, Muhammad and arman, lany (2021) WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NO. 3O TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Master thesis, Sriwijaya University.
Text
RAMA_74102_02022681923053.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (3MB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74102_02022681923053_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (15MB) | Request a copy |
|
Preview |
Text
RAMA_74102_02022681923053_0028077301_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Preview |
Text
RAMA_74102_02022681923053_0028077301_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (241kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74102_02022681923053_0028077301_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (190kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74102_02022681923053_0028077301_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (39kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74102_02022681923053_0028077301_05_ref.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (103kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74102_02022681923053_0028077301_06_lamp.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
ABSTRAK Berdasarkan aturan-nya Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan apabila Notaris di panggil oleh Penyidik Kepolisian apabila terdapat dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan surat-surat Notaris tetapi apabila tidak adanya dugaan tindak pidana maka Notaris tersebut tidak dapat dipanggil.benturan aturan yang tertera dalam aturan jabatan Notaris mengatur untuk proses kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan adanya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sedangkan satu sisi Polisi memanggil notaris terkadang tidak meminta persetujuan dengan Majelis Kehormatan Notaris, pihak penyidik Kepolisian melaksanakan tugas hanya berlandasan KUHAP yang menyatakan semua orang sama dihadapan hukum , hal tersebut menimbulkan benturan kesenjangan antara aturan yang sudah berlaku. Penelitian ini merupakan penilitan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan berdasar Undang – Undang, karya ilmiah, buku – buku, jurnal yang berkaitan dengan penulisan,. Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa adanya kesenjangan terhadap Undang – Undang jabatan Notaris dan aturan penyidik kepolisian sehingga menimbulkan suatu permasalahan hukum dalam prosedur Pemanggilan Notaris yang tidak sejalan dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Undang – Undang Jabatan Notaris dan aturan Permenkumham No. 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris
Item Type: | Thesis (Master) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, Penegakan Hukum Pidana |
Subjects: | K Law > K Law (General) > K3400-3431 Administrative law |
Divisions: | 02-Faculty of Law > 74102-Notarial Law (S2) |
Depositing User: | Rakhmat Sahditra |
Date Deposited: | 07 Dec 2021 06:31 |
Last Modified: | 07 Dec 2021 06:31 |
URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/58892 |
Actions (login required)
View Item |