PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK KETIGA DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI

MITASARI, FELLA and Abdullah, Abdullah and Ikhsan, Rd. Muhammad (2011) PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK KETIGA DALAM PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02043100117.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (50MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74201_02043100117_0009126103_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (16MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02043100117_0009126103_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (17MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02043100117_0009126103_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (15MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02043100117_0009126103_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02043100117_0009126103_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Lembagaa Praperadilan sejak semula dimaksudkan sebagai sarana Hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan baik oleh tersangka, korban, penyidik, penuntut umum maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Namun dalam penerapannya masih banyak ditemukan kendala-kendala salah satunya dalam hal praperadilan oleh pihak ketiga khususnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini pihak ketiga yang berkepentingan diatur dalam Pasal 80 dan 81 KUHAP. Didalam KUHAP tidak dijelaskan secara mendetil tentang pengertian pihak ketiga. Maka banyak terjadi penolakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pijak ketiga khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat karena tidak memiliki Legal Standing. Hal tersebut yang kemudian menjadi alasan penulis tertarik untuk membahas pihak ketiga dalam tindak pidana korupsi dan hambatannya dengan menggunakan metode penulisan yuridis normatif. Siapakah pihak ketiga yang dimaksud ? pihak tersebut dapat berarti pihak lain yang selain para pihak yang jelas terkait dalam tindak pidana korupsi tersebut. Dengan demikian pihak ketiga yang berkepentingan dapat ditafsirkan masyarakat yang diwakili Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat yang concern dalam pemberantasan korupsi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Legal Standing, Praperadilan, Lembagaa Swadaya Masyarakat, Penyidik dan Penuntut Umum
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5575-5582 Juvenile criminal law and procedure
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Tiara Hilda Safitri Rts
Date Deposited:	08 Dec 2021 03:19
Last Modified:	08 Dec 2021 03:19
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/58990

Actions (login required)

View Item