IMPLEMENTASI PRINSIP MIRANDA RULE (ANALISIS HAK-HAK TERSANGKA SEBELUM PEMERIKSAAN)

MAYASARI, IKE and Nasse, Syarifuddin Petta and Achmad, Ruben (2011) IMPLEMENTASI PRINSIP MIRANDA RULE (ANALISIS HAK-HAK TERSANGKA SEBELUM PEMERIKSAAN). Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02043100247.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (53MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74201_02043100247_0014125402_0002095502_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (16MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02043100247_0014125402_0002095502_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (8MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02043100247_0014125402_0002095502_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (19MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02043100247_0014125402_0002095502_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (741kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02043100247_0014125402_0002095502_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02043100247_0014125402_0002095502_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menjelaskan apa dan siapa sosok Miranda yang menjadi tonggak lahirnya Miranda rule, yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah salah satu hak tersangka yaitu : hak tersangka untuk menerima kewajiban dari penegak hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 KUHAP. Dalam perakteknya banyak hak hukum tersangka untuk mendampingi dan dibela oleh penasehat hukum dalam perkara yang dihadapinya cenderung diabaikan oleh penyidik dalam proses peradilan, padahal hak tersebut harus diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang merupakan kewajiban yang imperatif dari pejabat penyidik atau penuntut umum atau pejabat pengadilan sebagaimana dimaksud didalam pasal 56 ayat 1 KUHAP. / 4‘ . O'' - Miranda rule merupakan hak konstitusional yang bersifat universal dihampir semua negara yang berdasarkan hukum. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum pada dasarnya juga sangat menghormati miranda rule ini, dan komitmennya terhadap penghormatan miranda rule telah dibuktikan dengan mengadopsi Miranda rule ini kedalam sistem Hukum Acara Pidana sebagaimana terdapat di dalam pasal 56 ayat 1 UU No. 8 tahin 1981 KUHAP.Berdasarkan hal itu maka skripsi ini beijudul "Implementasi Prinsip Miranda Rule" : Analisa Hak-hak tersangka sebelum Pemeriksaan. tulisan dalam skripsi ini menjawab rumusan masalah yaitu : apakah prinsip Miranda Rule diadopsi dalam KUHAP Indonesia? Dan bagaimana penerapan Miranda Rule dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?. Untuk menjawab masalah dalam penelitian ini penulis mengunakan penelitian Hukum Normatif atau studi kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif kualikatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi Miranda Rule hal ini tercermin dalam pasal 54, 55, 56 dan 114 KUHAP yang memberikan hak konstitusional bagi tersangka terhadap hak-haknya sebelum proses penyidikan dimulai. Dalam penerapan dan praktek peradilan pidana, hak-hak tersangka pada saat ditangkap tidak langsung diberitahukan akan hak-hak hukumnya, dan pemberitahuan itu dilakukan pada saat diperiksa dalam pembuatan berita acara pemeriksaan dan dalam proses persidangan dimulai. Akhirnya saran yang dapat disampaikan adalah para penyidik kepolisian seharusnya diwajibkan memberikan hak-hak tersangka yang terdapat dalam konsep Miranda rule dalam proses penyidikan dan apabila tidak diberikan, hendaknya polisi yang menyidik dapat dikenakan sanksi karena melanggar hak asasi manusia. Tersangka dapat mengajukan keberatan apabila hak-haknya dalam pemeriksaan tidak diberikan oleh penyidik. Secara formil hakim dapat memutuskan "tidak menerima” berkas perkara dengan alasan berkas perkara batal demi hukum karena hak-hak tersangka tidak diberikan dalam pemeriksaan oleh penyidik.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Miranda Rule, hak tersangka dan proses peradilan.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5000-5582 Criminal law and procedure
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Tiara Hilda Safitri Rts
Date Deposited:	21 Dec 2021 08:24
Last Modified:	21 Dec 2021 08:24
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/59574

Actions (login required)

View Item