SISTEM SANKSI PIDANA PERAMBAHAN HUTAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

M.RAMLI, M.RAMLI and Elvani, Malkian and Taufani, Elfira (2011) SISTEM SANKSI PIDANA PERAMBAHAN HUTAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02061001018.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (36MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74201_02061001018_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (10MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02061001018_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (10MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001018_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (13MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001018_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (810kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001018_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (745kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001018_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pentingnya keberadaan hutan bagi masyarakat dunia tak bisa dipungkiri, yaitu sebagai paru-paru dunia dari polusi dan mengurangi kerusakan lapisan ozon. Di indonesia sendiri hutan berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan penahan tanah, selain itu juga sebagai tempat perlindungan dan penagkaran berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Begitu pentingnya fungsi hutan bagi masyarakat sehingga perlu dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang melingdungi fungsi dan keberadaan hutan undang-undang kehutanan yang pertama adalah UU No. 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan. Namun undang-undang ini belum bisa menjerat pelaku tindak pidana perambahan hutan karena belum memuat sanksi pidana yang jelas. Setelah itu dibuat pula undan-undang kehutanan yang baru yaitu undang-undang kehutanan nomor 41 tahun 1999 (UUK)., didalam UU K ini telah dicantumkan tentang sanksi pidana terhadap pelaku perusakan hutan (terutama perambahan hutan).larangan ini tercantum dalam Pasal 78, dengan menganut sistem sanksi kumulatif stelsel dengan ancaman pidana penjara dan denda. Selain itu juga terdapat sanksi administrasi dan sanksi perdata, namun terhadap penerapan sanksi terhadap pelaku terkadang jauh dari yang diancam dalam undang-undang tersebut, padahal tidak sedikit yang menimbulakn kerugian besar, baik bagi negara maupun masyarakat sekitar yang menggantungkan hidup mereka dari hasil hutan, sehingga tujuan dari pemidanaan tersebut tidak tercapai sepenuhnya.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Perambahan hutan, Sanksi pidana, Tujuan pemidanaan
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5000-5582 Criminal law and procedure
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Tiara Hilda Safitri Rts
Date Deposited:	27 Dec 2021 05:24
Last Modified:	27 Dec 2021 05:24
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/59932

Actions (login required)

View Item