ANALISIS YURIDISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN VONIS TERHADAP TERDAKWA YANG MELEBIHI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

HASIBUAN, SAHAT WAHYU F. and Nasse, Syarifuddin Petta and Achmad, Ruben (2011) ANALISIS YURIDISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN VONIS TERHADAP TERDAKWA YANG MELEBIHI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02061001035.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (54MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74201_02061001035_0014125402_0002095502_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (13MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02061001035_0014125402_0002095502_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (18MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001035_0014125402_0002095502_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (19MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001035_0014125402_0002095502_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001035_0014125402_0002095502_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02061001035_0014125402_0002095502_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan hakim yang Dalam UU No. 48 tahun 2009 Pasal 1 menjelasakan “ kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”, Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge) Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Seorang hakim harus mempunyai sifat-sifat tertentu yang merupakan syarat untuk menjadikannya sebagai hakim yang benar-benar adil, cakap dan berpengalaman. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	UU No 48 Tahun 2009, Menegakkan Hukum dan Keadilan, Kebebasan Hakim, Terdakwa dan Peradilan.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3367 The judiciary
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Tiara Hilda Safitri Rts
Date Deposited:	28 Dec 2021 02:53
Last Modified:	28 Dec 2021 02:53
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/60006

Actions (login required)

View Item