PENYELESAIAN TUNGGAKAN UANG PENGGANTI OLEH TERPIDANA KASUS KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG

AMELIA, RISKI and Yuningsih, Henny and Nurillah, Isma (2022) PENYELESAIAN TUNGGAKAN UANG PENGGANTI OLEH TERPIDANA KASUS KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74201_02011281823239.pdf] Text
RAMA_74201_02011281823239.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (2MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011281823239_0024018303_0015049401_01_front_ref.pdf]
Preview
Text
RAMA_74201_02011281823239_0024018303_0015049401_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of RAMA_74201_02011281823239_0024018303_001504901_02.pdf] Text
RAMA_74201_02011281823239_0024018303_001504901_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (545kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011281823239_0024018303_001504901_03.pdf] Text
RAMA_74201_02011281823239_0024018303_001504901_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (480kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011281823239_0024018303_001504901_04.pdf] Text
RAMA_74201_02011281823239_0024018303_001504901_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (322kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011281823239_0024018303_001504901_05.pdf] Text
RAMA_74201_02011281823239_0024018303_001504901_05.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (488kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011281823239_0024018303_001504901_06_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02011281823239_0024018303_001504901_06_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (328kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011281823239_0024018303_001504901_07-lamp.pdf] Text
RAMA_74201_02011281823239_0024018303_001504901_07-lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011281823239_TURNITIN.pdf] Text
RAMA_74201_02011281823239_TURNITIN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (10MB) | Request a copy

Abstract

Pidana Uang Pengganti merupakan salah satu sanksi tambahan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Penerapan sanksi berupa pembayaran uang pengganti diberikan sebagai upaya pemulihan keuangan Negara yang telah dirugikan akibat adanya tindak pidana korupsi. Namun, pada praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara teori dan praktek terkait penerapan sanksi tunggakan uang pengganti yang dilakukan oleh terpidana kasus korupsi. Atas dasar tersebutlah penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang penulis angkat yaitu terkait penyelesaian tunggakan uang pengganti oleh terpidana kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Palembang, dan Faktor-Faktor Penghambat Yang Dialami Oleh Kejaksaan Negeri Palembang Dalam Menyelesaikan Tunggakan Uang Pengganti oleh Terpidana Kasus Korupsi. Penelitian ini bersifat Empiris dengan melakukan penelitian melalui wawancara dan mencari data ke salah satu lembaga yang berwenang dalam penyelesain kasus tindak pidana korupsi yakni Kejaksaan Negeri Palembang, Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menarik beberapa kesimpulan terkait permasalahan yang penulis angkat bahwa; Dalam menyelesaikan tunggakan uang pengganti oleh terpidana kasus korupsi, Kejaksaan memiliki regulasi atau aturan tersendiri yakni PERJA Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PERJA tersebut telah diatur terkait prosedur dalam penyelesaian tunggakan uang pengganti.. Kata Kunci : Korupsi, Kejaksaan, Tunggakan, Uang Pengganti.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Korupsi, Kejaksaan, Tunggakan, Uang Pengganti.
Subjects: K Law > K Law (General) > K3150 Public law
K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
K Law > K Law (General) > K7120-7197 Persons
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: Riski Amelia
Date Deposited: 28 Jan 2022 04:30
Last Modified: 28 Jan 2022 04:30
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/63333

Actions (login required)

View Item View Item