Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada

RS, Iza Rumesten (2014) Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada. Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada, 11 (4). pp. 693-713. ISSN 1829-7706

Preview	Text J Konstitusi 2014.pdf Download (617kB) | Preview
	Text 6 - Published Version Download (26kB)

Abstract

Keputusan MK untuk menyerahkan kembali kewenanganya dalam memutuskan sengketa pemilihan kepala daerah kepada MA menimbulkan polemik dan pertentangan pendapat dikalangan ahli hukum. Ada pihak yang berpendapat bahwa keputusan itu sudah tepat dan ada pula pihak yang berpendapat bahwa keputusan MK tersebut keliru. Apapun pandangan dari pendapat yang berbeda tersebut, MK telah berkesimpulan bahwa kuputusan itu telah berkekuatan hukum tetap [inkracht) dan tak bisa diganggu gugat. Persoalnnya sekarang adalah bagaimana solusi yang terbaik untuk mengantisipasi persoalan hukum lain yang timbul akibat dari keputusan MK tersebut. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana akibat hukum putusan MK Nomor 1-2/PUU-Xll/2014 dalam enyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Metode penelitian hukum ini adalah normatif, bahan hukum primer adalah UUD NRI Tahun 1945, UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemda, UU No. B Tahun 2011 tentang MK. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan penafsiran. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keputusan MK untuk mengembalikan kewenangan memutus sengketa pilkada kepada MA sudah tepat, karena pemilihan kepala daerah adalah rezim pemerintahan daerah fpemilu lokal). Akibat dari putusan itu pemerintah harus membentuk lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah yang sederajat dengan KPU yang dapat disebut komisi pemilihan kepala daerah (KPKD) namun lembaga hanya berkedudukan di provinsi dan kabupaten/kota, untuk tingkat kasasi kewenanganya diserahkan kepada MA.

Item Type:	Article
Additional Information:	-
Uncontrolled Keywords:	Dualisme, Putusan, Sengketa Pilkada
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3400-3431 Administrative law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74101-Law (S2)
Depositing User:	Dr.SH.MHum Iza Rumesten RS
Date Deposited:	01 Apr 2022 08:51
Last Modified:	01 Apr 2022 08:51
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/67561

Actions (login required)

View Item