Yuningsih, Henny (2017) Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Hukum. In: Hukum dan Dinamika Pembangunan. CV. NUswantara, Malang, pp. 129-153. ISBN 978-602-61814-0-4
Preview |
Text
PENCABUTAN HAK POLITIK.pdf Download (824kB) | Preview |
Abstract
diperlukan juga cara-cara yang luar biasa juga untuk mencegah serta memberantas tindak pidana ini. Perbuatan korupsi (ghulul) ini termasuk dalam kategori memakan harta manusia dengan cara batil yang diharamkan Allah SWT, dimana dalam firmanNya Q.S Al-Baqarah ayat 188 : "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. Al Baqarah : 188). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penjatuhan pidana pencabutan hak politik pada pelaku tindak pidana korupsi sebagai wujud keadilan hukum. Dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan dan teori pemidanaan. Dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative.Penjatuhan-penjatuhan pidana yang berat merupakan satu diantara cara-cara yang diperlukan dalam memberantasnya, kemudian juga diperlukan terobosan-terobosan hukuman yang baru agar memberikan rasa jera dan takut baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat. Salah satu penerapan sanksi berupa pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu dengan menerapkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Putusan hakim ini merupakan salah satu wujud dari keadilan hukum yang diterapkan pada tindak pidana korupsi.
| Item Type: | Book Section |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law |
| Depositing User: | henny yuningsih |
| Date Deposited: | 05 Apr 2022 22:43 |
| Last Modified: | 05 Apr 2022 22:43 |
| URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/67680 |
Actions (login required)
 |
View Item |