RS, Iza Rumesten (2015) Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi. Jurnal Konstitusi, 13 (1). 063-082. ISSN 18297706
Preview |
Text
Fenomena Calon Tunggal.pdf Download (399kB) | Preview |
Abstract
Pilkada serentak yang akan diselenggarakan bulan Desember 2015, diwarnai dengan dinamika demokrasi dan dinamika politik yang baru. Dinamika itu adalah lahirnya calon tunggal di beberapa daerah yang akan melaksanakan pilkada. Hal ini disatu sisi menunjukan bahwa dinamika demokrasi di tanah air semakin menunjukan kemajuan dan masyarakat kita sudah semakin “melek” dan cerdas politik, tapi disisi yang lain justru menimbulkan masalah baru yaitu apakah pilkada itu akan diundur atau diterbitkan Perpu. Hal ini terjadi karena pembuat undang-undang tidak memprediksikanakan lahirnya calon tunggal. Fakta ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang belum mampu membuat undang-undang yang memenuhi aspek filosofis dan sosiologis sehingga undang-undang itu dapat diterima dengan baik kehadirannya ditengah-tengah masyarakat tanpa menimbulkan konflik dan berumur panjang. Karena sudah jamak sekali terjadi di Indonesia peraturan perundang-undangan hanya seumur jagung. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apa solusi hukum dalam menghadapi calon tunggal dan bagaimana langkah hukum untuk mencegah lahirnya calon tunggal dalam pilkada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi The Phenomenon of Single Ticket Candidacy in Democracy Party Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016 73 didapatkan bahwa solusi hukum yang dapat dilakukan untuk menghadapi calon tunggal adalah dengan 1). Menghadapkan calon tunggal dengan bumbung kosong, 2). Menunda pelaksanaan pilkada sampai dengan pemilu serentak tahun 2017. 3). Menerbitkan Perpu. Sedangkan langkah hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah lahirnya calon tunggal adalah 1. Merevisi UU pilkada, dengan cara menambah babatau pasal yang khusus mengatur mengenai calon tunggal, 2. Meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat dan kader parpol serta mempersiapkan proses pengkaderan yang matang di internal partai.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Calon Tunggal, Pilkada, Putusan, Mahkamah Konstitusi |
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K3400-3431 Administrative law |
| Divisions: | 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1) |
| Depositing User: | Dr.SH.MHum Iza Rumesten RS |
| Date Deposited: | 05 Apr 2022 22:46 |
| Last Modified: | 05 Apr 2022 22:46 |
| URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/67755 |
Actions (login required)
 |
View Item |