POLITIK HUKUM AMBANG BATAS DALAM MENGUSUNG BAKAL CALON PRESIDEN PADA PEMILU 2019

HUTABARAT, NICO REYNALDI and Ramadhani Putri, Vegitya and Zulhidayat, Zulhidayat (2022) POLITIK HUKUM AMBANG BATAS DALAM MENGUSUNG BAKAL CALON PRESIDEN PADA PEMILU 2019. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02011281823166.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (3MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281823166_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (25MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74201_02011281823166_0027068303_005037707_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02011281823166_0027068303_005037707_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (557kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281823166_0027068303_005037707_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (656kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281823166_0027068303_005037707_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (306kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281823166_0027068303_005037707_06_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (367kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281823166_0027068303_005037707_07_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pengaturan mengenai ambang batas pengusungan calon presiden dan wakil presiden merupakan Open Legal Policy, hal tersebut membuat Mahkamah Konsititusi tidak dapat mengubah nominal ambang batas karena hanya boleh dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang. Politik hukum ambang batas tersebut adalah untuk melakukan pengutan sistem presidensial dan penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. Pemberlakuan ambang batas pengusungan calon presiden dan wakil presiden dengan minimal 20% kursi di parlemen atau 25% suara sah secara nasional pada pemilihan umum legislatif sebelum pemilihan umum presiden sebenarnya sudah mulai diterapkan pada tahun 2009 namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 membuat pelaksanaan pemilihan umum harus serentak. Amanat putusan tersebut merupakan penyebab lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilu serentak 2019. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana politik hukum ambang batas pengusungan bakal calon presiden pada Pemilu 2019? (2) Bagaimana presiden menjalankan kewenangannya dalam menghadapi konfigurasi politik pasca pemilu 2019 ? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, Undang-Undang maupun bahan hukum lainnya. Hasil analisis penelitian ini adalah ambang batas pengusungan presiden harus dihapuskan dan ambang batas parlemen dinaikkan agar memenuhi prinsip kebebasan dan keadilan dalam pemilu dan memperkuat sistem presidensial serta penyederhanaan partai.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pemilihan Umum, Partisipasi publik, Penyederhanaan partai
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3154-3370 Constitutional law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Nico Reynaldi Hutabarat`
Date Deposited:	05 Apr 2022 01:28
Last Modified:	05 Apr 2022 01:28
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/68285

Actions (login required)

View Item