PEMAKZULAN TERHADAP KEPALA DAERAH DITENGAH WABAH PANDEMI

RAHMATULLAH, RIO MUZANI and Rumesten RS, Iza and Flambonita, Suci (2022) PEMAKZULAN TERHADAP KEPALA DAERAH DITENGAH WABAH PANDEMI. Master thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74101_02012682024002.pdf] Text
RAMA_74101_02012682024002.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682024002_TURNITIN.pdf] Text
RAMA_74101_02012682024002_TURNITIN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (6MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682024002_0027098104_0018077902_01_front_ref.pdf]
Preview
Text
RAMA_74101_02012682024002_0027098104_0018077902_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of RAMA_74101_02012682024002_0027098104_0018077902_02.pdf] Text
RAMA_74101_02012682024002_0027098104_0018077902_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (507kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682024002_0027098104_0018077902_03.pdf] Text
RAMA_74101_02012682024002_0027098104_0018077902_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (650kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682024002_0027098104_0018077902_04.pdf] Text
RAMA_74101_02012682024002_0027098104_0018077902_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (8kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682024002_0027098104_0018077902_05_ref.pdf] Text
RAMA_74101_02012682024002_0027098104_0018077902_05_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (429kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682024002_0027098104_0018077902_06_lamp.pdf] Text
RAMA_74101_02012682024002_0027098104_0018077902_06_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (626kB) | Request a copy

Abstract

Wabah pandemi virus covid-19 yang saat ini terjadi tidak hanya mempengaruhi aspek kesehatan masyarakat dibelahan dunia, melainkan juga menembus pula kehidupan sosial, ekonomi, politik dan bahkan hukum. Untuk meminimalisir kasus penularan covid-19 diberbagai daerah di Indonesia, pemerintah lewat Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang dalam hal ini menginstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah agar dapat menegakkan secara konsisten protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid-19 yang semakin meningkat. Dengan ketentuan sanksi pemberhentian kepada Kepala daerah yang tidak menegakkan protokol kesehatan karena dianggap “dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, dan tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Apakah Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 dapat menjadi dasar Pemakzulan Kepala Daerah (2) Bagaimanakah pengaturan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori terhadap ketentuan mekanisme Pemakzulan Kepala Daerah (3) Bagaimanakah pengaturan yang seharusnya terkait Pemakzulan Kepala Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Pendekatan filosofis, Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Penafsiran dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara yuridis, filosofis, dan sosiologis Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tidak dapat menjadi dasar Pemakzulan terhadap Kepala Daerah. Instruksi yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tersebut berada dibawah Undang-Undang sehingga berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori Daerah Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tidak dapat mengenyampingkan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Pengaturan yang ideal terkait Pemakzulan Kepala Daerah pada saat pandemi covid-19 saat ini ialah dengan merevisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah menambahkan sanksi berupa pemakzulan bagi Kepala Daerah yang melanggar dan tidak menegakkan protokol kesehatan dimasa pandemi. Kata Kunci: Instruksi Menteri Dalam Negeri, Pemakzulan, dan Kepala Daerah.

Item Type: Thesis (Master)
Uncontrolled Keywords: Instruksi Menteri Dalam Negeri, Pemakzulan, dan Kepala Daerah
Subjects: K Law > K Law (General) > K3400-3431 Administrative law
K Law > K Law (General) > K3402-3417 The administrative process
K Law > K Law (General) > K3420-3431 Administrative organization
Divisions: 02-Faculty of Law > 74101-Law (S2)
Depositing User: Users 20439 not found.
Date Deposited: 13 May 2022 07:30
Last Modified: 13 May 2022 07:30
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/69882

Actions (login required)

View Item View Item