PENERAPAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERMA RI NO. 1 TAHUN 2020.

SAPUTRA, BILLY LEAN and Ikhsan, Rd. Muhammad and Adisti, Neisa Angrum (2022) PENERAPAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERMA RI NO. 1 TAHUN 2020. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02011381722362.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (3MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381722362_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (9MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74201_02011381722362_0021026805_0003128803_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02011381722362_0021026805_0003128803_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (354kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381722362_0021026805_0003128803_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (381kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381722362_0021026805_0003128803_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (14kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381722362_0021026805_0003128803_06_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (212kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011381722362_0021026805_0003128803_07_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Penerapan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim tindak pidana korupsi Dengan Diberlakukannya PERMA RI No.1 Tahun 2020”. Adapun yang melatar belakangi penulisan skripsi ini adalah penerapan pasal dalam Undang-Undang Penberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap suatu tindak pidana korupsi yang jelas-jelas telah memenuhi unsur-unsurnya, sering mengalami kekeliruan penerapan baik dari jaksa, hakim maupun penasehat hukum. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hakim tindak pidana korupsi. 2. Apa pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hakim tindak pidana korupsi, telah berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2020. Kemudian terlebih apabila pelaku tindak pidana korupsinya adalah karyawan badan usaha milik negara yang mana selalu menimbulkan perbedaan pandangan dari para kalangan hukum. Seringkali muncul perbedaan pendapat oleh kalangan hukum dalam menerapkan pasal Undang-Undang PTPK. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penlitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA No.1/2020 merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan prakarsa dan kewenangan Mahkamah Agung yang diberikan oleh undang-undang untuk mengatur pedoman dalam penerapan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Pasal 2 dan 3 UU Tipikor hanya memberikan rumusan umum mengenai kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, dan hukuman minimal dan maksimal yang dapat dijatuhkan. Sedangkan dalam PERMA No.1/2020 merumuskan secara kuantitatif dan terukur mengenai kategori kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara, dan rentang penjatuhan pidana sebagai konsekuensi dilakukannya tindak pidana korupsi. Dari penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Hakim tindak pidana korupsi sebaiknya dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut harus dipertimbangkan adanya kesengajaan dan kausalitas. PERMA No.1/2020 mempunyai peran ganda dalam upaya mencegah dan meminimalkan kemungkinan terjadinya disparitas pidana yang ditujukan sekaligus terhadap faktor penyebab utama disparitas pidana tersebut, yaitu aspek hukum dan hakim. Kata Kunci : Penerapan, Tindak Pidana Korupsi, Hakim tindak pidana korupsi

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	ILMU HUKUM, HUKUM PIDANA
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Billy Lean Saputra
Date Deposited:	03 Jun 2022 07:03
Last Modified:	03 Jun 2022 07:03
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/71574

Actions (login required)

View Item