KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA MENGENAI KETENTUAN PASAL 2 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SITUASI BENCANA

IQBAL, MUHAMAD KHOIRUL and Panjaitan, Saut Parulian and Yuningsih, Henny (2022) KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA MENGENAI KETENTUAN PASAL 2 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SITUASI BENCANA. Master thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74101_02012682024074.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (4MB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682024074_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (7MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74101_02012682024074_0021016304_0024018303_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Preview
	Text RAMA_74101_02012682024074_0021016304_0024018303_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (736kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682024074_0021016304_0024018303_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (726kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682024074_0021016304_0024018303_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (166kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682024074_0021016304_0024018303_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (431kB) | Request a copy
	Text RAMA_74101_02012682024074_0021016304_0024018303_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (980kB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Akibat dari ketidakjelasan unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 2 ayat (2) UU PTPK mengenai frasa keadaan tertentu, mengakibatkan Pasal tersebut menjadi multitafsir dan tidak menciptakan kepastian hukum, sehingga menimbulkan permasalahan hukum dalam penegakan hukum pidana tindak pidana korupsi. Dari permasalahan tersebut timbul permasalahan hukum yang harus dianalisa yaitu : (1) Bagaimanakah perumusan norma hukum pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK (2) Bagaimanakah seharusnya perumusan norma hukum pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dimasa yang akan datang. Metode penulisan ini adalah yuridis normatif. Beberapa pendekatan penelitian yang penulis gunakan seperti pendekatan filsafat, pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, pendekan kasus dan pendekatan futuristik.. Hasil dari penelitian ini menguraikan bahwa pengaturan parameter tindak pidana korupsi diatur pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, pengaturan persyaratan perbuatan pidana diatur pada penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, dan pengaturan ancaman sanksi pidana dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK merupakan ancaman sanksi pidana maksimum. Kemudian terdapat banyak kelemahan dari rumusan norma Pasal 2 ayat (2) UU PTPK baik pada parameter tindak pidana korupsi, persyaratan perbuatan pidana, ancaman sanksi pidana dan penerapan pasal tersebut dalam kasus korupsi dana bantuan sosial covid-19. Kemudian kedepannya perumusan norma hukum Pasal 2 ayat (2) UU PTPK harus segera diperbaiki dengan merivisi UU PTPK, membuat aturan tambahan berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden dan menambah atau memperkuat aturan yang sudah ada yang menjadi pedoman pemidanaan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Kata Kunci :Kebijakan Formulatif Hukum Pidana, Perumusan Norma Hukum, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu, Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.H. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H NIP.196301211987031003 NIP.198330124200912001 Mengetahui, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum NIP.196509181991022001

Item Type:	Thesis (Master)
Uncontrolled Keywords:	Kebijakan Formulatif Hukum Pidana, Perumusan Norma, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law > K5015.6.C74 Criminal law -- Encyclopedias
Divisions:	02-Faculty of Law > 74101-Law (S2)
Depositing User:	Muhamad Khoirul Iqbal
Date Deposited:	06 Jun 2022 04:30
Last Modified:	06 Jun 2022 04:30
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/71689

Actions (login required)

View Item