PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

WIBAWANTO, ERIF and Nashriana, Nashriana and Petanasse, Syarifuddin (2019) PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02011181419137.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (3MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419137_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (12MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74201_02011181419137_0018096509_01_Front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (3MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02011181419137_0018096509_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (366kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419137_0018096509_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (317kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419137_0018096509_04_ref.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (206kB) | Request a copy

Abstract

Untuk menganalisis penelitian berjudul “Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia”, skripsi ini menggunakan pendekatan melalui penelitian yuridis normatif. Penelitian skrip ini menunjukan bahwa: (A) Ketentuan Hukum Acara Tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu sangat penting untuk menjamin bahwa kewenangan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK harus dibarengi dengan kewenangan penuntutan tindak pidana korupsi (sebagai tindak pidana asal). (B) Legalitas Komisi Pemberantasann Korupsi Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencucian, yaitu menerut teori kewenangan ada 3 cara dalam memperoleh kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, dimana dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini merekomendasikan: (A) Kepada KPK, untuk terus melakukan pemberantasan korupsi termasuk tindak pidana pencucian uang yang pidana asalnya adalah korupsi. (B) Kepada para Hakim TIPIKOR, dalam memberikan putusan hendaknya harus mencapai 3 tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga hukum dapat ditegaskan dengan seadil-adilnya. Dan (C) Kepada para pembuat undang-undang, perlu dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana Pencucian Uang, KPK, Penuntutan
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1094-1096 Loan of money
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Erif Wibawanto
Date Deposited:	22 Jun 2022 04:50
Last Modified:	23 Jun 2022 01:26
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/72665

Actions (login required)

View Item