Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 di Pemerintah Kota Pangkalpinang

Azhar, Azhar (2022) Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 di Pemerintah Kota Pangkalpinang. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 4 (4). pp. 2124-2132. ISSN 2622-3740

[thumbnail of 49. Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 di Pemerintah Kota Pangkalpinang1018-6756-2-PB Irma.pdf]
Preview
Text
49. Implementasi Kebijakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 di Pemerintah Kota Pangkalpinang1018-6756-2-PB Irma.pdf

Download (300kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 beserta faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasiannya. Penelitian difokuskan pada proses penyusunan laporan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edwards III. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, wawancara dan observasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan temuan di lapangan, implementasi kebijakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2020 di Pemerintah Pangkalpinang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Faktor penghambat antara lain belum optimalnya komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyampaian informasi kebijakan, kuantitas SDM untuk menyusun berbagai macam laporan kurang memadai, fasilitas pendukung penyusunan LPPD yang belum merata pada masing-masing OPD, belum optimalnya komitmen beberapa OPD terhadap pemenuhan kebutuhan data dan dokumen yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas Indikator Kinerja Kunci (IKK), belum optimalnya koordinasi antar OPD dalam pemenuhan data dan belum tersedianya Standrad Operational Procedure (SOP). Faktor Pendukungnya antara lain komunikasi yang baik antara Tim Sekretariat dan petugas penyusun, kualitas SDM penyusun dari segi pendidikan, komitmen yang tinggi dari Tim Sekretariat yang diketuai Sekretaris Daerah dan petugas penyusun. Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Laporan; Pemerintah Daerah

Item Type: Article
Subjects: K Law > K Law (General) > K3400-3431 Administrative law
K Law > K Law (General) > K366-380 Sociology of law. Sociological jurisprudence
Divisions: 07-Faculty of Social and Politic Science > 84201-International Relations (S1)
Depositing User: Dr Azhar Azhar
Date Deposited: 02 Aug 2022 14:34
Last Modified: 02 Aug 2022 14:34
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/75433

Actions (login required)

View Item View Item