POLITIK DINASTI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 33/PUU-XIII/2015

HANDAYANI, NOVIA and Putri, Vegitya Ramadhani and Rannie, Mahesa (2019) POLITIK DINASTI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 33/PUU-XIII/2015. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Text RAMA_74201_02011281520442_0027068303_0023018005_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02011281520442_0027068303_0023018005_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (619kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281520442_0027068303_0023018005_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (760kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281520442_0027068303_0023018005_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (187kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281520442_0027068303_0023018005_06_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (463kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281520442.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281520442_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (36MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini berjudul “Politik Dinasti di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015”. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana politik dinasti di Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dan mengapa putusan MK nomor 33/PUU-XIII/2015 lebih mempertimbangkan aspek HAM dibandingkan dampak negatif dari politik dinasti. Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian yuridis normatif. Bahan hukum yang diteliti adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa politik dinasti dalam Pilkada bukanlah suatu hal yang perlu dikhawatirkan karena setiap orang memiliki hak politik yang sama apabila dikaitkan dengan perspektif hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur didalam Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam realitasnya, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) tidak selalu disebabkan oleh keberadaan politik dinasti di Indonesia, melainkan lebih kepada oknum-oknum tertentu yang cenderung melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak semua oknum tersebut berasal dari politik dinasti. Oleh karena itu, dalam putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 harus dihapuskan karena secara legal formal, UUD NRI 1945 tidak memberikan peluang bagi MK untuk menyelesaikan perkara constitutional complaint tanpa melalui amandemen sehingga membuat kekosongan hukum. MK hanya berkewenangan melakukan judicial review terhadap UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kewenangan dalam melakukan uji sosiologis-politis terhadap politik dinasti di Indonesia. Kata Kunci : Politik Dinasti, Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, Pilkada, Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Politik Dinasti, Politik Dinasti di Indonesia, Politik Dinasti berdasarkan Perspektif HAM
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3154-3370 Constitutional law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Users 1876 not found.
Date Deposited:	20 Sep 2019 03:20
Last Modified:	20 Sep 2019 03:20
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/7983

Actions (login required)

View Item