AR, Fahmi Yoesmar (2011) Parliamentary Threshold dalam Kaitannya dengan Sistem Kepartaian Indonesia. Simbur Cahaya, 7 (47). pp. 2861-2879.
Preview |
Text
Majalah_Simbur_(Volume-47).pdf Download (3MB) | Preview |
Abstract
Banyaknya partai politik di Indonesia merupakan permasalahan tersendiri dalam sistem politik, terutama sistem kepartaian di Indonesia. Pemerintah di masa sekarang ini tidak mungkin membendung kebebasan warga negara untuk mendirikan partai politik. Pemerintah hanya bisa memperketat pendirian suatu partai politik tertentu melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya atau membuat peraturan tersendiri mengenai ambang batas suara secara nasional yang dimiliki suatu partai politik untuk dapat mendudukkan wakilnya di parlemen (parliamentary threshold). Sistem ini baru diterapkan pada saat dilaksanakannya pemilihan umum tahun 2009 berdasarkan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Legislatif (DPR, DPD dan DPRD). Dapat dikatakan bahwa penerapan sistem ini cukup berhasil membatasi jumlah partai politik yang duduk di lembaga legislatif. Sistem parliamentary threshold ini dibuat bukan untuk mengekang pkebebasan masyarakat untuk mendirikan suatu partai politik tertentu. Melalui penerapan sistem ini partai-partai politik yang bermunculan akan terseleksi dengan sendirinya, apakah mampu mendudukkan wakilnya di lembaga legislatif. Penerapan parliamentary threshold ini mempunyai dampak terhadap keberadaan paratai-partai politik kecil. Partai-partai politik kecil tersebut tidak akan mempunyai wakil yang duduk di lembaga legislatif (DPR) apabila jumlah suara yang mereka peroleh tidak mencukupi ambang batas perolehan suara yang telah dicantumkan dalam undang-undang tentang pemilihan umum legislatif. Sebagai jalan keluarnya partai-partai politik kecil tersebut harus menggabungkan diri dengan partai politik besar atau partai politik menengah yang mempunyai visi, misi, ideologi, dan platform yang sama dengan partai politik kecil tersebut.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Parliamentary Threshold, Sistem Kepartaian |
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K3400-3431 Administrative law |
| Depositing User: | H Fahmi Yoesmar AR |
| Date Deposited: | 18 Sep 2019 12:14 |
| Last Modified: | 18 Sep 2019 12:14 |
| URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/7987 |
Actions (login required)
 |
View Item |