KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DI BIDANG TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBERANTASAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN BANYUASIN

PATIMAH, SITI and RS, Iza Rumesten and Amahturrahman, Amahturrahman (2022) KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DI BIDANG TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBERANTASAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN BANYUASIN. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74201_02011181823044.pdf..pdf] Text
RAMA_74201_02011181823044.pdf..pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181823044_TURNITIN.pdf] Text
RAMA_74201_02011181823044_TURNITIN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (11MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181823044_0027098104_0030056401_01_front_ref.pdf]
Preview
Text
RAMA_74201_02011181823044_0027098104_0030056401_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (677kB) | Preview
[thumbnail of RAMA_74201_02011181823044_0027098104_0030056401_02.pdf] Text
RAMA_74201_02011181823044_0027098104_0030056401_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (350kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181823044_0027098104_0030056401_03.pdf]
Preview
Text
RAMA_74201_02011181823044_0027098104_0030056401_03.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (176kB) | Preview
[thumbnail of RAMA_74201_02011181823044_0027098104_0030056401_04.pdf] Text
RAMA_74201_02011181823044_0027098104_0030056401_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (8kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181823044_0027098104_0030056401_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02011181823044_0027098104_0030056401_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (137kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181823044_0027098104_0030056401_lamp.pdf] Text
RAMA_74201_02011181823044_0027098104_0030056401_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (685kB) | Request a copy

Abstract

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam pasal; 30 ayat 1 huruf d menyebutkan tugas dan kewenangan jaksa adalah melakukan peyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana kewenangan jaksa sebagai pengacara negara di bidang tata usaha negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi untuk mewakili Pemerintah daerah. 2. Apa Kendala yang dihadapi jaksa sebagai pengacara negara dibidang tata usaha negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empris yang menggunakan pendekataan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekataan konseptual (Conseptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. kewenangan jaksa berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam pasal; 30 ayat 1 huruf d menyebutkan tugas dan kewenangan jaksa adalah melakukan peyidikan terhadap tindak pidana. 2. secara internal kendala yang terjadi dari dua arah yaitu dari jajaran Kejaksaan negeri banyuasin sendiri berupa kurangnya personil, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus ditingkatkan dan kendala dibidang koordinasi dengan lembaga terkait yang mendukung berjalannya penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, sedangkan dari eksternal Kejaksaan kendala yang dihadapi dalam hal terbatasnya keterbukaan masyarakat atau menutupi informasi terkait dengan tindak pidana korupsi, dan juga terpidana yang tidak kooperatif, sehingga menyulitkan penyidik dalam melakukukan penyidikan

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Jaksa, Kewenangan, Pengacara Negara, Tindak Pidana Korupsi
Subjects: K Law > K Law (General) > K100-103 Legal education
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: Siti Patimah
Date Deposited: 27 Sep 2022 02:22
Last Modified: 27 Sep 2022 02:22
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/79903

Actions (login required)

View Item View Item