JAMINAN KEPASTIAN HUKUM ATAS PENGATURAN TENTANG TAHAPAN PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA (ANALISIS KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1/PK/PID/2016)

HAKIM, MUHAMMAD RAFLI and Apriandi, Mada (2022) JAMINAN KEPASTIAN HUKUM ATAS PENGATURAN TENTANG TAHAPAN PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA (ANALISIS KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1/PK/PID/2016). Master thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74102_02022682024016 .pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (11MB) | Request a copy
	Text RAMA_74102_02022682024016_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (14MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74102_02022682024016_0029047703_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (3MB) | Preview
	Text RAMA_74102_02022682024016_0029047703_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (264kB) | Request a copy
	Text RAMA_74102_02022682024016_0029047703_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (450kB) | Request a copy
	Text RAMA_74102_02022682024016_0029047703_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (41kB) | Request a copy
	Text RAMA_74102_02022682024016_0029047703_06_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (68kB) | Request a copy
	Text RAMA_74102_02022682024016_0029047703_07_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Tesis Jaminan Kepastian Hukum atas Pengaturan tentang Tahapan Pendaftaran Tanah di Indonesia(Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/PK/PID/2016) Mengkaji Permasalahan Jaminan Kepastian Hukum atas Pengaturan tentang Tahapan Pendaftaran Tanah di Indonesia, Argumen Hukum atas Putusan Hakim Nomor 1/PK/PID/2016), dan Pendaftaran Tanah yang seharusnya agar dapat memberikan Jaminan Kepastian Hukum. Jenis Penelitian Tesis ini adalah jenis penelitian yang penulis gunakan ialah metode penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Konseptual dengan studi kepustakaan relevan dengan permasalahan dibahas dan kemudian di analisis dan disimpulkan di dalam penulisan. Bahan penelitian Tesis ini terdiri dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian bahwa Pengaturan tentang Tahapan Pendaftaran Tanah di Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan Pendaftaran Tanah di Indonesia pertama kali yaitu, secara sporadik di atur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1997 dan Pendaftaran di Indonesia secara sistematis di atur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Putusan ini memutuskan bahwa Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dengan alasan ditemukan bukti novum serta memulihkan hak terpidana.sehingga pada putusan hakim dalam kasus tersebut maka dapat diharapkan kepada pemerintah untuk membuat dan menyederhanakan aturan hukum khususnya mengenai kepastian hukum suatu keputusan pengadilan mengenai objek status hak atas tanah yang sudah dimenangkan oleh salah satu pihak melalui suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk dapat juga sekaligus memberikan status yang tidak dapat diganggu gugat terhadap hak milik atas tanah yang menang tersebut. Pada sistem publikasi negatif negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dan tidak menjamin kepastian hukum. Padahal di dalam pendaftaran tanah untuk memperoleh hak atas tanah tidak jarang pemilik tanah sudah membayar BPHTB dan Pajak tetapi tidak ada jaminan kepastian hukum dari pemerintah. Sebaiknya negara haruslah memberi Jaminan Kepastian Hukum dengan menggunakan sistem Negatif bertendensi positif yang memberikan jaminan ganti rugi apabila terjadi masalah terhadap tanah tersebut negara harus mengganti rugi.

Item Type:	Thesis (Master)
Uncontrolled Keywords:	Perdata, Kenotariatan
Subjects:	K Law > K Law (General) > K623-968 Civil law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74102-Notarial Law (S2)
Depositing User:	Muhammad Rafli Hakim
Date Deposited:	08 Dec 2022 06:16
Last Modified:	08 Dec 2022 06:16
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/83504

Actions (login required)

View Item