SINKRONISASI PENGATURAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

PRATAMA, AHMAD RIZQI and Rumesten, Iza and Samawati, Putu (2023) SINKRONISASI PENGATURAN SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74201_02011381722355.pdf] Text
RAMA_74201_02011381722355.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (5MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011381722355_TURNITIN.pdf] Text
RAMA_74201_02011381722355_TURNITIN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (7MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011381722355_0027098104_0008038001_01_front_ref.pdf]
Preview
Text
RAMA_74201_02011381722355_0027098104_0008038001_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of RAMA_74201_02011381722355_0027098104_0008038001_02.pdf] Text
RAMA_74201_02011381722355_0027098104_0008038001_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (162kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011381722355_0027098104_0008038001_03.pdf] Text
RAMA_74201_02011381722355_0027098104_0008038001_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (153kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011381722355_0027098104_0008038001_04.pdf] Text
RAMA_74201_02011381722355_0027098104_0008038001_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (20kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011381722355_0027098104_0008038001_06_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02011381722355_0027098104_0008038001_06_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (156kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011381722355_0027098104_0008038001_07_lamp.pdf] Text
RAMA_74201_02011381722355_0027098104_0008038001_07_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Pendaftaran tanah dalam sistem digital yang di atur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik memiliki berbagai macam resiko yang akan muncul apabila langsung di terapkan seperti server atau sinyal internet mengalami kemacetan pada saat pengambilan sertipikat elektronik yang dapat menimbulkan kemungkinan data digital dalam sertipikat elektronik tersebut mengalami kerusakan, atau pemegang hak sertipikat tidak menguasai dan masih canggung dalam hal penggunaan alat elektronik, sehingga dalam pendaftaran secara sistem digital ini ada kemungkinan menyebabkan kesulitan bagi masyarakat awam yang belum secara penuh memahami cara menggunakan sistem digital. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Apakah penggantian sistem sertipikat elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat tanah Elektronik bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Bagaimana sinkronisasi pengaturan mengenai penggantian sistem Sertipikat Tanah Elektronik untuk menjamin kepastian hukum pemilik hak atas tanah. Metode Penelitian hukum yang digunakan merupakan Penelitian Hukum Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti aturan-aturan hukum yang berlaku dan bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan menelusuri peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan yang dapat diambil dalam pembahasan adalah tidak ada pertentangan antara Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No 1 Tahun 2021 tersebut dengan peraturan yang lebih tinggi dimana walaupun pada Peraturan Menteri tersebut segala prosesnya dilakukan secara elektronik tetapi isi peraturannya tetap mengacu pada peraturan yang lebih tinggi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana juga mengacu pada UUPA, dan perlunya sinkronisasi antara aturan menteri Agraria dan Tata Ruang tersebut dengan peraturan yang lebih tinggi terkait pendaftaran tanah sehingga pemilik hak atas tanah terjamin kepastian hukumnya.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Sertipikat Elektronik, Peraturan Menteri, Kepastian Hukum
Subjects: K Law > K Law (General) > K623-968 Civil law
K Law > K Law (General) > K85-89 Legal research
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: Ahmad Rizqi Pratama
Date Deposited: 25 Jan 2023 03:26
Last Modified: 25 Jan 2023 03:26
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/87442

Actions (login required)

View Item View Item