KARAKTER HUKUM PERSERIKATAN PERDATA NOTARIS DAN IMPLIKASI KEKOSONGAN HUKUM PERATURAN PELAKSANANYA

NATA, R. RAKA ANDIKA JAGAD and Febrian, Febrian (2022) KARAKTER HUKUM PERSERIKATAN PERDATA NOTARIS DAN IMPLIKASI KEKOSONGAN HUKUM PERATURAN PELAKSANANYA. Master thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74102_02022682024012.pdf] Text
RAMA_74102_02022682024012.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (6MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74102_02022682024012_TURNITIN.pdf] Text
RAMA_74102_02022682024012_TURNITIN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (13MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74102_02022682024012_0031016203_01_front_ref.pdf]
Preview
Text
RAMA_74102_02022682024012_0031016203_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of RAMA_74102_02022682024012_0031016203_02.pdf] Text
RAMA_74102_02022682024012_0031016203_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (364kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74102_02022682024012_0031016203_03.pdf] Text
RAMA_74102_02022682024012_0031016203_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (439kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74102_02022682024012_0031016203_04.pdf] Text
RAMA_74102_02022682024012_0031016203_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (62kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74102_02022682024012_0031016203_05_ref.pdf] Text
RAMA_74102_02022682024012_0031016203_05_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (264kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74102_02022682024012_0031016203_06_lamp.pdf] Text
RAMA_74102_02022682024012_0031016203_06_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Pengaturan Persekutuan Perdata Notaris (Persekutuan) menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan (UUJN-P) adalah didirikan menurut bentuk yang diatur oleh para Notaris pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 1618 KUHPerd, tetapi unsur-unsur ketentuan ini mengandung ketidakpastian hukum karena selain tidak terdapat pengaturan mengenai dalam bentuk apa sesuatu yang dimasukkan (inbreng) dalam Persekutuan, juga terkait dengan maksud membagi keuntungan, bertentangan norma mengenai honorarium Notaris, karena dalam pelaksanaan jabatannya, Notaris tidak mencari dan membagi keuntungan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, karakter hukum Persekutuan yang sesuai dengan pelaksanaan jabatan Notaris adalah, Persekutuan dipandang secara terbatas sebagai kantor bersama, yang mana masing-masing dari para Notaris memasukkan inbreng misalnya berupa biaya listrik, alat tulis kantor, sewa bangunan, dan tenaga kebersihan. Kesemuanya, dimanfaatkan untuk mengefisiensikan pengeluaran operasional dibandingkan apabila mendirikan kantor secara mandiri, bukan untuk mencari dan membagi keuntungan, tetapi terbatas kepada menerima manfaat dari inbreng tersebut. Implikasi kekosongan hukum peraturan pelaksana Persekutuan Perdata Notaris adalah ketidakpastian hukum karena ketentuan mengenai Persekutuan dalam UUJN-P menjadi multitafsir terkait bentuk inbreng apa yang dimasukkan dan perihal frasa “dengan maksud membagi keuntungan” yang bertentangan dengan pelaksanaan jabatan Notaris. Kebijakan hukumnya di masa mendatang, demi kepastian hukum, adalah dengan jalan menambah satu ayat dalam Persekutuan dalam UUNN perubahan berikutnya yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai dijalankannya jabatan Notaris dalam bentuk Persekutuan diatur dalam Peraturan Menteri. Selanjutnya, adalah dengan menambahkan penjelasan pasal, bahwa yang dimaksud dengan “Persekutuan Perdata” adalah kantor bersama Notaris.

Item Type: Thesis (Master)
Uncontrolled Keywords: Karakter Hukum, Notaris, Persekutuan Perdata
Subjects: K Law > K Law (General) > K100-103 Legal education
Divisions: 02-Faculty of Law > 74102-Notarial Law (S2)
Depositing User: R Raka Andika Jagad Nata
Date Deposited: 26 Jan 2023 04:53
Last Modified: 26 Jan 2023 04:53
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/87750

Actions (login required)

View Item View Item