PEMBENTUKAN KABINET DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PUTRI, ASTRI ELMA SETIADIEN and Zulhidayat, Zulhidayat and Zawawi, Dedeng (2023) PEMBENTUKAN KABINET DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02011281924185.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (8MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281924185_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (14MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281924185_0003057707_0014108302_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (6MB)
	Text RAMA_74201_02011281924185_0003057707_0014108302_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (508kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281924185_0003057707_0014108302_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (579kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281924185_0003057707_0014108302_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (184kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281924185_0003057707_0014108302_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (553kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281924185_0003057707_0014108302_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pembentukan kabinet di Indonesia, dilaksanakan oleh Presiden untuk memilih Menteri yang akan bertanggung jawab kepada presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD NRI 1945 pasca Amandemen. Aturan Pembentukan Kabinet dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Penerbitan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara menjadi sebuah jalan baru yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menyempurnakan pengaturan perundang-undangan dan untuk mengatasi beberapa kekurangan yang berpotensi terjadi akibat penerapan sistem presidensial dengan sistem multipartai . Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah tipe penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, historis dan konseptual. Skripsi ini menunjukkan bila pembentukan kabinet di Indonesia merupakan pelaksanaan kewenangan Presiden yang menggunakan hak prerogatif berdasarkan Pasal 17 UUD NRI 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Namun secara praktik, walau tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pembentukan kabinet cenderung dipenuhi oleh latar belakang yang bersifat politis karena Presiden cenderung tidak independen dalam menerapkan kekuasaan prerogatifnya pada pembentukan kabinet yang disebabkan oleh pengaruh partai politik koalisi sebagai konsekuensi logis atas keberadaan power sharing. Kata Kunci : Kabinet, Presidensial, Kewenangan dan Multipartai.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kabinet, Presidensial, Kewenangan dan Multipartai.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3154-3370 Constitutional law K Law > K Law (General) > K3184-3188 Form and structure of government K Law > K Law (General) > K3310-3329 The legislature
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Astri Elma Setiadien Putri
Date Deposited:	31 Mar 2023 01:40
Last Modified:	31 Mar 2023 01:40
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/92066

Actions (login required)

View Item