ERNALDY, WILLMAN and Nashriana, Nashriana and Flambonita, Suci (2022) KOMPETENSI SAKSI DAN AHLI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Masters thesis, Sriwijaya University.
Text
RAMA_74101_02012682024102.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (3MB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74101_02012682024102_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (7MB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74101_02012682024102_0018096509_0018077902_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) |
|
Text
RAMA_74101_02012682024102_0018096509_0018077902_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (375kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74101_02012682024102_0018096509_0018077902_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (487kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74101_02012682024102_0018096509_0018077902_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (264kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74101_02012682024102_0018096509_0018077902_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (418kB) | Request a copy |
|
Text
RAMA_74101_02012682024102_0018096509_0018077902_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (478kB) | Request a copy |
Abstract
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XII/2014, Ahli yang ditunjuk Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) untuk memberi keterangan dalam peradilan tindak pidana korupsi haruslah Ahli yang tidak berkedudukan sebagai Pemeriksa dan penyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan sebaliknya hanya berkompetensi sebagai Saksi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan dalam peradilan tindak pidana korupsi yang melibatkan Saksi dan Ahli BPK, dan kebijakan hukum pidananya di masa mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini adalah, Ahli BPK dalam peradilan tindak pidana korupsi kerap berkedudukan pula sebagai Pemeriksa yang menyusun LHP, sedangkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XII/2014, demi menghindari potensi benturan kepentingan (conflict of interest), ketidakobjektifan, dan pasrsialitas, maka seseorang yang ditunjuk sebagai Ahli tersebut hanya dapat berkompetensi sebagai Saksi, dan terhadap Ahli yang ditunjuk seharusnya bukan seseorang yang berkedudukan sebagai Pemeriksa yang menyusun LHP. Kebijakan hukum pidananya di masa mendatang, yaitu : pertama, melakukan perubahan frasa pada ketentuan Pasal 11 huruf c UU BPK, yaitu dengan menambah frasa “atau keterangan Saksi” sehingga secara lengkap : “BPK dapat memberikan keterangan Ahli atau keterangan Saksi dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah”. Kedua, melakukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 11 huruf c UU BPK terhadap konstitusi dengan tuntutan agar Mahkamah Konstitusi memutus dengan menetapkan bahwa Pasal 11 huruf c UU BPK memiliki sifat multitafsir sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Badan Pemeriksa Keuangan; Kerugian Keuangan Negara; Tindak Pidana Korupsi; Saksi Ahli; Saksi Fakta |
Subjects: | K Law > K Law (General) > K100-103 Legal education |
Depositing User: | wilman ernaldy |
Date Deposited: | 10 Apr 2023 01:49 |
Last Modified: | 10 Apr 2023 01:49 |
URI: | http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/94791 |
Actions (login required)
View Item |