KOMPETENSI SAKSI DAN AHLI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

ERNALDY, WILLMAN and Nashriana, Nashriana and Flambonita, Suci (2022) KOMPETENSI SAKSI DAN AHLI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Masters thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74101_02012682024102.pdf] Text
RAMA_74101_02012682024102.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (3MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682024102_TURNITIN.pdf] Text
RAMA_74101_02012682024102_TURNITIN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (7MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682024102_0018096509_0018077902_01_front_ref.pdf] Text
RAMA_74101_02012682024102_0018096509_0018077902_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB)
[thumbnail of RAMA_74101_02012682024102_0018096509_0018077902_02.pdf] Text
RAMA_74101_02012682024102_0018096509_0018077902_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (375kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682024102_0018096509_0018077902_03.pdf] Text
RAMA_74101_02012682024102_0018096509_0018077902_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (487kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682024102_0018096509_0018077902_04.pdf] Text
RAMA_74101_02012682024102_0018096509_0018077902_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (264kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682024102_0018096509_0018077902_05_ref.pdf] Text
RAMA_74101_02012682024102_0018096509_0018077902_05_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (418kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682024102_0018096509_0018077902_06_lamp.pdf] Text
RAMA_74101_02012682024102_0018096509_0018077902_06_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (478kB) | Request a copy

Abstract

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XII/2014, Ahli yang ditunjuk Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) untuk memberi keterangan dalam peradilan tindak pidana korupsi haruslah Ahli yang tidak berkedudukan sebagai Pemeriksa dan penyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan sebaliknya hanya berkompetensi sebagai Saksi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan dalam peradilan tindak pidana korupsi yang melibatkan Saksi dan Ahli BPK, dan kebijakan hukum pidananya di masa mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini adalah, Ahli BPK dalam peradilan tindak pidana korupsi kerap berkedudukan pula sebagai Pemeriksa yang menyusun LHP, sedangkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XII/2014, demi menghindari potensi benturan kepentingan (conflict of interest), ketidakobjektifan, dan pasrsialitas, maka seseorang yang ditunjuk sebagai Ahli tersebut hanya dapat berkompetensi sebagai Saksi, dan terhadap Ahli yang ditunjuk seharusnya bukan seseorang yang berkedudukan sebagai Pemeriksa yang menyusun LHP. Kebijakan hukum pidananya di masa mendatang, yaitu : pertama, melakukan perubahan frasa pada ketentuan Pasal 11 huruf c UU BPK, yaitu dengan menambah frasa “atau keterangan Saksi” sehingga secara lengkap : “BPK dapat memberikan keterangan Ahli atau keterangan Saksi dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah”. Kedua, melakukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 11 huruf c UU BPK terhadap konstitusi dengan tuntutan agar Mahkamah Konstitusi memutus dengan menetapkan bahwa Pasal 11 huruf c UU BPK memiliki sifat multitafsir sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Badan Pemeriksa Keuangan; Kerugian Keuangan Negara; Tindak Pidana Korupsi; Saksi Ahli; Saksi Fakta
Subjects: K Law > K Law (General) > K100-103 Legal education
Depositing User: wilman ernaldy
Date Deposited: 10 Apr 2023 01:49
Last Modified: 10 Apr 2023 01:49
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/94791

Actions (login required)

View Item View Item