PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PERBANKAN TENTANG PENGHIMPUNAN DANA OLEH KORPORASI DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN USAHA DARI OTORITAS JASA KEUANGAN

KURNIAWAN, MUHAMMAD DEFHA MULIA and Ikhsan, Rd. Muhammad and Nurillah, Isma (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PERBANKAN TENTANG PENGHIMPUNAN DANA OLEH KORPORASI DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN USAHA DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74201_02011181924051.pdf] Text
RAMA_74201_02011181924051.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (4MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181924051_TURNITIN.pdf] Text
RAMA_74201_02011181924051_TURNITIN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (17MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181924051_0021026805_0015049401_01_front_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02011181924051_0021026805_0015049401_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB)
[thumbnail of RAMA_74201_02011181924051_0021026805_0015049401_02.pdf] Text
RAMA_74201_02011181924051_0021026805_0015049401_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (303kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181924051_0021026805_0015049401_03.pdf] Text
RAMA_74201_02011181924051_0021026805_0015049401_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (408kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181924051_0021026805_0015049401_04.pdf] Text
RAMA_74201_02011181924051_0021026805_0015049401_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (93kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181924051_0021026805_0015049401_05_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02011181924051_0021026805_0015049401_05_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (111kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181924051_0021026805_0015049401_06_lamp.pdf] Text
RAMA_74201_02011181924051_0021026805_0015049401_06_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PERBANKAN TENTANG PENGHIMPUNAN DANA OLEH KORPORASI DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN USAHA DARI OTORITAS JASA KEUANGAN”. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu Pertanggungjawaban Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Perbankan tentang penghimpunan dana oleh Korporasi tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan menurut Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2022/PT Gto. Serta perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap tindak pidana perbankan tentang penghimpunan dana oleh Korporasi tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dalam Perkara Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2022/PT Gto. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data-data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Salah satu tindak pidana korporasi yang banyak menimbulkan kerugian yang besar bagi korban bagi masyarakat adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa adanya izin usaha yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pasal 16 Ayat (1) yang secara singkat menjelaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha dari pada Pimpinan Bank Indonesia sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Namun kewenangan Bank Indonesia sebagai pemberi izin usaha pendirian bank ini telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Keuangan. Oleh karenanya Otoritas Jasa Keuangan sekarang memiliki peranan penting untuk memperoleh izin pendirian usaha bank. Dikarenakan Pasal Pasal 16 Ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) UU Perbanakan mengatur mengenai kegiatan “Bank Gelap” oleh karena itu tidak menjadi kewenangan OJK dalam hal pengaturan, pengawasan, dan penindakannya. Perlindungan Hukum Nasabah yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana ini dapat dimintakan Restitusi atau melalui Gugatan Perdata berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2014 dan Perma No. 13 Tahun 2016.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Perbankan
Subjects: K Law > K Law (General) > K1066-1089 Banking
K Law > K Law (General) > K1100-1109 Secured transactions
K Law > K Law (General) > K5000-5582 Criminal law and procedure
K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: Muhammad Defha Mulia Kurniawan
Date Deposited: 10 Apr 2023 07:41
Last Modified: 10 Apr 2023 07:41
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/95036

Actions (login required)

View Item View Item