DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SELAMA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN

Suci Flambonita, Suci (2023) DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SELAMA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN. DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SELAMA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN, 18 (2). pp. 142-158. ISSN 2623-1867

[thumbnail of Article] Text (Article)
DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SELAMA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN.pdf - Published Version

Download (432kB)

Abstract

Penelitian menunjukan terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja dan penurunan pendapatan buruh/karyawan/pegawai selama masa pandemi COVID-19. Persentase pemberhentian buruh/pegawai/karyawan di Indonesia pada akhir April 2020 sebesar 15,6 %. Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wilayah Sumatera Selatan tanggal 29 April 2020, sebanyak 612 pekerja di Sumatera Selatan mengalami pemutusan hubungan kerja akibat pandemi COVID-19. Sejumlah 7.020 pekerja dirumahkan dan tidak menerima upah selama masa pandemi. Metode penelitian yang digunakan socio legal research yakni penelitian yang mengkaji gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat kemudian dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan. Dampak dari pemutusan hubungan kerja di masa pandemi ini, banyak perusahaan ini seringkali menggunakan alasan force majeure. Di lain sisi, Untuk menanggulangi masalah Covid-19, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/H.K.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Keberlangsungan Usaha dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Beberapa perusahaan yang memutus hubungan kerja di masa pandemi COVID-19 ini seringkali menggunakan alasan force majeure, untuk menghindari upah dan pesangon yang seharusnya menjadi hak pekerja/buruh.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Dampak, Pemutusan Hubungan Kerja, Pandemi, Ketenagakerjaan
Subjects: K Law > K Law (General) > K1701-1841 Labor law
K Law > K Law (General) > K1960-1973 Public welfare. Public assistance
K Law > K Law (General) > K3400-3431 Administrative law
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: Suci Flambonita
Date Deposited: 13 Apr 2023 05:51
Last Modified: 13 Apr 2023 05:51
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/96171

Actions (login required)

View Item View Item