Book Chapter PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN_Implikasi Kewarganegaraan Ganda Pada Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Kewarganegaraan Indonesia

Putu Samawati, Putu (2022) Book Chapter PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN_Implikasi Kewarganegaraan Ganda Pada Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Kewarganegaraan Indonesia. In: Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak. WADE Group, Yogyakarta, pp. 93-112. ISBN 978-623-6243-23-7

Text (Book Chapter PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN) Book Chapter Perlindungan Perempuan dan anak.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

Kasus kepemilikan status kewarganegaraan ganda yang terjadi pada beberapa WNI yang menikah dengan WNA dan tinggal di luar negeri menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas dari sudut hukum. WNI yang memiliki kewarganegaraan Asing tetapi tidak melepaskan status kewarganegaraan Indonesianya merupakan bentuk dari penyimpangan hukum kewarganegaraan yang dilakukan. Persoalan mendasar yang terjadi adalah bagaimana proses kepemilikan kewarganegaraan ganda dapat terjadi, padahal Indonesia hanya menganut asas kewarganegaraan tunggal. Kondisi ini membuktikan adanya penyimpangan terhadap keberlakuan Undang-undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Menurut Hugo Pariera anggota Komisi I DPR RI, sesungguhnya praktik status kewarganegaraan ganda bukanlah hal yang baru, WNI yang berada di luar negeri banyak jumlahnya yang memiliki kewarganegaraan ganda, kepemilikannya ada yang dilakukan secara diam-diam, tetapi ada juga yang memberikan laporan (AK, 2020). Berkaitan dengan pemberlakuan dwi kewarganegaraan, Menteri Luar Negeri Retno menjelaskan bahwa Indonesia memang tidak mengenal dwi kewarganegaraan sebagaimana diatur Pasal 26 ayat (1) UUD 1945, tetapi wacana kewarganegaraan ganda dimungkinkan untuk diadopsi tetapi dengan dasar keinginan untuk membawa kembali warga negara yang sukses di luar negeri agar membangun negaranya sendiri (Jurig Lembur, 2020). Hal yang menjadi catatan hingga saat ini Indonesia masih memegang penuh asas kewarganegaraan tunggal berdasarkan Undangundang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Juliani W. Luthan Ketua Lembaga Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (Perca), banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para WNI yang melakukan perkawinan campuran, mulai dari persoalan administrasi kependudukan, izin tinggal, tidak dapat memiliki properti, hingga kehilangan hak asuh terhadap anaknya karena memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Di lain sisi peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum atas persoalan-persoalan tersebut masih dinilai minim (Al-Amin, 2019). Penyelundupan hukum dengan memiliki kewarganegaraan ganda bagi WNI yang menikah dengan WNA dan tinggal di luar negeri adalah salah satu cara untuk memperoleh kemudahan dalam menjalani hidup di negara asing.

Item Type:	Book Section
Uncontrolled Keywords:	Kewarganegaraan Ganda, Perkawinan Campuran, Perlindungan Hak-hak Anak dan Perempuan.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K7155-7197 Domestic relations. Family law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74102-Notarial Law (S2)
Depositing User:	Putu Samawati
Date Deposited:	01 May 2023 14:10
Last Modified:	01 May 2023 14:10
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/98717

Actions (login required)

View Item