PEMBERLAKUAN UPAYA KASASI PADA PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN NILAI KEADILAN

WAHIDI, FADLI RAHMAN and Yahanan, Annalisa and Samawati, Putu (2023) PEMBERLAKUAN UPAYA KASASI PADA PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN NILAI KEADILAN. Masters thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74101_02012682125097.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125097.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (4MB)
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125097_TURNITIN.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125097_TURNITIN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (17MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125097_0025106205_0008038001_01_front_ref.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125097_0025106205_0008038001_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (2MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125097_0025106205_0008038001_02.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125097_0025106205_0008038001_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (274kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125097_0025106205_0008038001_03.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125097_0025106205_0008038001_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (476kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125097_0025106205_0008038001_04.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125097_0025106205_0008038001_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (17kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125097_0025106205_0008038001_05_ref.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125097_0025106205_0008038001_05_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (169kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74101_02012682125097_0025106205_0008038001_06_lamp.pdf] Text
RAMA_74101_02012682125097_0025106205_0008038001_06_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (731kB) | Request a copy

Abstract

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan oleh debitur ataupun kreditur. Apabila kreditur mengajukan PKPU maka debitur dapat mengajukan rencana perdamaian. Terhadap rencana perdamaian debitur, kreditur dapat menolak rencana perdamaian tersebut yang mengakibatkan debitur dijatuhi pailit oleh pengadilan niaga. Atas pailitnya debitur maka tidak dapatlah debitur mengajukan upaya hukum apapun. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 merubah norma pengaturan menjadi adanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya perdamaian oleh debitur. Fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah (1) Mengapa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur peluang untuk melakukan upaya Kasasi atas Putusan PKPU oleh Pengadilan Niaga (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur pada penundaan kewajiban pembayaran utang, dan (3) Bagaimana pengaturan hukum penjabaran nilai keadilan dalam perlindungan hukum penundaan kewajiban pembayaran utang dimasa yang akan datang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Undang-undang Kepailitan dan PKPU menganut asas hukum acara perdata, agar proses berperkara lebih cepat, efektif dan efisien maka tidak diatur upaya hukum. Perlindungan hukum terhadap Kreditur dalam PKPU yaitu mendapatkan pembayaran apabila perdamaian diterima ataupun ditolak. Perlindungan hukum terhadap debitur dalam PKPU yaitu masih dapat menjalankan usahanya dan tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya. Namun aturan yang lebih relevan seharusnya pada Kepailitan dan PKPU diatur adanya Insolvency Test untuk menentukan tingkat kemampuan keuangan dan seberapa besar aset yang dimiliki oleh debitur untuk kemudian dinyatakan debitur diberikan PKPU atau dinyatakan pailit.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Perdamaian, Insolvency Test.
Subjects: K Law > K Law (General) > K1370-1395 Insolvency and bankruptcy. Creditors' rights
Divisions: 02-Faculty of Law > 74101-Law (S2)
Depositing User: Fadli Rahman Wahidi
Date Deposited: 05 Jun 2023 02:00
Last Modified: 05 Jun 2023 02:00
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/106552

Actions (login required)

View Item View Item