PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI WAJIB RETRIBUSI DAERAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

YANI, FITRI and Novianti, Vera and Ngadino, Agus (2015) PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI WAJIB RETRIBUSI DAERAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

[img]
Preview
Text
RAMA_74201_02111001026_0003117704_0007088005_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (526kB) | Preview
[img] Text
RAMA_74201_02111001026_0003117704_0007088005_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (568kB) | Request a copy
[img] Text
RAMA_74201_02111001026_0003117704_0007088005_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (538kB) | Request a copy
[img] Text
RAMA_74201_02111001026_0003117704_0007088005_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (124kB) | Request a copy
[img] Text
RAMA_74201_02111001026_0003117704_0007088005_05_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (20kB) | Request a copy

Abstract

Penegakan Hukum Pidana bagi wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari peraturan daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011, berdasarkan teori penegakan hukum menurut Barda Nawawi penegakan hukum adalah pondasi utama dalam kehidupan bernegara, guna terciptanya ketertiban dan ketenteraman. Penegakan hukum sebagai prioritas kebijakan dan pembaharuan lembaga-lembaga, baik itu dalam lingkup kekuasaan eksekutif, yudikatif maupun lembaga yang bertugas melakukan pengawalan terhadap terealisasinya jaminan penegakan hukum. Dalam Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011 penegakan hukum pidana bagi wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya diatur dalam Pasal 31 dengan hukuman pidana kurungan atau pidana denda. Maka dari itu judul tulisan ini adalah Penegakan Hukum Pidana bagi wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa umum Penyelenggaraan Transportasi. Permasalahan dari tulisan ini adalah Bagaimana Penegakan Hukum Pidana bagi wajib retribusi yang melanggar Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Penegakan hukum terhadap wajib retribusi yang melanggar Pasal 31. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian empiris, dengan melakukan wawancara kepada Pihak Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Palembang, sehingga dapat menjawab permasalahan serta didukung pula dengan data empiris. Dari analisis, pelaksanaan penegakan hukum pidana bagi wajib retribusi yang melanggar Pasal 31 belum berjalan secara efektif. Faktor yang menjadi kendala dari penegakan hukum pidana bagi wajib retribusi yang melanggar Pasal 31, rumusan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tidak mudah ditafsirkan, saling lempar tanggungjawab antara kewenangan aparat penegak hukum Peraturan Daerah Kota Palembang, serta masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia aparat penegak hukum berdasarkan kompetensinya, kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut seta dengan melaporkan kasus-kasus yang ditemui dilingkungannya kepada aparat penegak hukum.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Penegakan Hukum,Wajib retribusi, Peraturan Daerah, Kota Palembang
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: Users 2591 not found.
Date Deposited: 01 Nov 2019 08:25
Last Modified: 01 Nov 2019 08:25
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/14294

Actions (login required)

View Item View Item