PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAKAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG KEHUTANAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 718/PID.SUS/2015/PT.MDN)

NUGROHO, BINTANG RIFAT and Achmad, Ruben and Nashriana, Nashriana (2018) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAKAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI BIDANG KEHUTANAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 718/PID.SUS/2015/PT.MDN). Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_ 02111001083_0002095502_0018096509_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (915kB)
	Text RAMA_74201_ 02111001083_0002095502_0018096509_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (191kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_ 02111001083_0002095502_0018096509_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (121kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_ 02111001083_0002095502_0018096509_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (28kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_ 02111001083_0002095502_0018096509_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (34kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_ 02111001083_0002095502_0018096509_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (770kB) | Request a copy

Abstract

Pertanggungjawaban korporasi adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab. Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Adapun dasar pemikirannya adalah: korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Oleh karena itu maka penguruslah yang diancam pidana dan dipidana. Dalam hal ini penulis melakukan studi putusan Nomor: 718/PID.SUS/2015/PT.MDN dengan pembahasan kasus mengenai perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Gorga Duma Sari yang melanggar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Hutan Tele, Samosir, Sumatera Utara. Terdakwa yang dinyatakan oleh putusan Pengadilan Negeri Balige telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan moral justice dalam mengambil keputusannya serta juga mengedepankan kepentingan negara yang juga merupakan kepentingan masyarakat disamping kepentingan terdakwa (individu) semata. Bahwa kepentingan negara yang juga merupakan kepentingan masyarakat khususnya di kawasan Danau Toba sebenarnya sudah masuk dalam putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan hal itu terungkap juga dalam fakta di persidangan namun tidak adanya penyesalan dari terdakwa sebagai Direktur Utama PT.Gorga Duma Sari sudah seyogyanya putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Lingkungan Hidup
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs Sri Astuti
Date Deposited:	12 Jul 2019 04:02
Last Modified:	19 Jul 2019 03:50
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/186

Actions (login required)

View Item