ANALISIS KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 111/PUU-XIII/2015 TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945

AMALIA, AAM and Febrian, Febrian and Zen, Zanibar (2019) ANALISIS KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 111/PUU-XIII/2015 TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945. Master thesis, Sriwijaya University.

[img] Text
RAMA_74101_02012681721042_Full Text (DIGABUNG).pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (679kB) | Request a copy
[img] Text
RAMA_74101_02012681721042_TURNITIN Full Text+Turnitin 18%.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (22MB) | Request a copy
[img] Text
RAMA_74101_02012681721042_0031016203(1)_(-)2_01 BAB I.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB)
[img] Text
RAMA_74101_02012681721042_0031016203(1)_(-)2_02 BAB II.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (462kB) | Request a copy
[img] Text
RAMA_74101_02012681721042_0031016203(1)_(-)2_03 BAB III.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (655kB) | Request a copy
[img] Text
RAMA_74101_02012681721042_0031016203(1)_(-)2_04 BAB IV.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (90kB) | Request a copy
[img] Text
RAMA_74101_02012681721042_0031016203(1)_(-)2_05 DAFTAR PUSTAKA.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (397kB) | Request a copy
[img] Text
ABSTRAK.docx - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (15kB) | Request a copy

Abstract

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 111/PUU-XIII/2015 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai sebagai pembenaran praktik unbundling di bidang ketenagalistrikan dan hilangnya prinsip penguasaan negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait apakah sistem unbundling di bidang ketenagalistrikan sesuai dengan konsep penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945, serta bagaimana pertimbangan MK terhadap inskonstitusionalitas sistem unbundling berdasarkan Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015. Jenis penelitian ini normatif, dengan jenis dan sumber bahan penelitian dari data sekunder. Teknik pengumpulan bahan penelitian melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian ini adalah, sistem unbundling tidak sesuai dengan konsep penguasaan negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, karena mengakibatkan terpisah-pisahnya usaha penyediaan listrik yang membuka peluang tidak dikuasainya listrik oleh negara secara langsung sehingga berdampak tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, mengingat listrik adalah kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Pertimbangan MK berdasarkan Putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan mengandung sistem unbundling di bidang ketenagalistrikan yang bertentangan dengan UUD 45 apabila digunakan sebagai pembenaran untuk praktik unbundling dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Putusan ini memperkuat PT. PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mana bisnisnya terintegrasi mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, hingga penjualan listrik. Selain itu, swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi pun boleh berbisnis secara terintegrasi mulai dari pembangkit hingga menjual listrik selama masih dalam prinsip penguasaan oleh negara.  Kata Kunci : Penguasaan Negara, Ketenagalistrikan, Unbundling

Item Type: Thesis (Master)
Uncontrolled Keywords: State Control, Electricity, Unbundling
Subjects: K Law > K Law (General) > K100-103 Legal education
Divisions: 02-Faculty of Law > 74101-Law (S2)
Depositing User: Users 771 not found.
Date Deposited: 03 Aug 2019 00:04
Last Modified: 23 Sep 2019 04:09
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/1974

Actions (login required)

View Item View Item