PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEJABAT PELAKU TINDAK PIDANA PERIZINAN LINGKUNGAN DALAM PERUBAHAN LUAS BUKAN KAWASAN HUTAN

SHAHFITHRI, RAHAYU and Achmad, Ruben and Febriansyah, Artha (2017) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEJABAT PELAKU TINDAK PIDANA PERIZINAN LINGKUNGAN DALAM PERUBAHAN LUAS BUKAN KAWASAN HUTAN. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02121001219.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74201_02121001219_0002095502_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (971kB) | Preview
	Text RAMA_74201_02121001219_0002095502_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (410kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02121001219_0002095502_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (385kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02121001219_0002095502_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (99kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02121001219_0002095502_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (110kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02121001219_0002095502_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (405kB) | Request a copy

Abstract

Perizinan lingkungan hidup merupakan salah satu yuridis untuk mencegah serta menangulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Peranan pengolaan lingkungan hidup sebagai agent of change merupakan tumpuan harapan bagi terwujudnya pembanguna berkelanjutan apabila administrasi pemerintahan berfungsi secara efektif, perizinan merupakan wujud keputusan pemerintahan dalam hukum adminstrasi negara dan perizinan juga meurpakan instrumen kebijakan lingkungan yang paling penting. Melalui perizinan lingkungan, salah satunya keterlibatan sejumlah oknum pejabat yang mencoba melakukan tindkaan pidana korupsi dalam mengeluarkan suatu perizinan lingkungan tersebut. Dalam skripsi ini lebih spesifik membahas mengenai perizinan lingkungan melalui putusan pengadilan tinggi nomor 22/TIPIKOR/2015/PT.BDG. bedasarkan hasl tersebut penulis mengangkat permasalahan mengenai bagaimana petanggungjawaban terhadap pidanapejabat yang memberikan perizinan lingkungan dalam perubahan luas bukan kawasan hutan. Pada penulisan skripsi ini penulis mengunakan metode penlitian yuridis normatif yang ditunjang dengan bahan-bahan empiris denghna pedekatan undang-undang ( statute approach) dan pendekatan kasus dan pendekatan kasus (case aooroach).

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban Pidana, Pejabat, Perizinan Lingkungan
Subjects:	K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs Dies Meirita Sari
Date Deposited:	06 Dec 2019 09:04
Last Modified:	06 Dec 2019 09:04
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/20402

Actions (login required)

View Item