Kewajiban Internasional dan Diplomasi Indonesia Di Bidang Hak Azazi Manusia

Zuhir, Mada Apriandi (2010) Kewajiban Internasional dan Diplomasi Indonesia Di Bidang Hak Azazi Manusia. Simbur Cahaya (41). pp. 1479-1496. ISSN 14110-0614

[thumbnail of Cover (11).pdf]
Preview
Text
Cover (11).pdf

Download (165kB) | Preview
[thumbnail of Isi (7).pdf]
Preview
Text
Isi (7).pdf

Download (9MB) | Preview

Abstract

Hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negative dari kemanusian. Konstitusi Indonesia secara tegas menjamin adanya hak-hak sipil, politik, eknonomi, sosial dan budaya dalam UUD 1945, yang mewajibkan Negara, terutama pemerintah, melakukan serangkaian tindakan yang menjamin atas implementasi yang efektif atas perlindungan dan jaminan terhadap HAM. Jaminan perlindungan dan pelaksanaan HAM internasional tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum domestic, namun dimaksudkan untuk menjamin perlindungan dan pelaksanaan HAM lebih efektif dalam hukum nasional. Tidakan ratidikasi oleh Negara, hendaknya diikuti dengan adopsi ke dalam hukum nasional dan diimplementasikan pada level nasional. Dalam konteks kewajiban Negara, kekuasaan tertinggi suatu Negara yang diakui dalam sistem hukum internasional, mangandung kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedulatan tersebut. Suatu Negara harus memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang melekat padanya sebagai anggota masyarakat internasional. Berkaitan dengan HAM, konsekuensi dari suatu Negara melakukan ratifikasi perjanjian internasional adalah; merumuskan/menyatakan atau menguatkan kembali aturan hukum internasional yang sudah ada, mengubah/menyempurnakan ataupun menghapus kaidah-kaidah hukum internasional yang sudah ada, untuk mengatur tindakan-tindakan yang akan datang, dan membentuk kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali yang belum ada sebelumnya. Diplomasi HAM harus dilakukan secara mutlak, peran aktif di level internasional dipadukan dengan pembaharuan, reformasi, sosialisasi informasi, demokratisasi serta penghormatan dan pemajuan HAM di dalam negeri. Kemajuan teknologi dan informasi membuat diplomasi pada hari ini, tidak dapat lagi menutupi pelanggaran HAM yang terjadi

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: HAM Hukum Nasional,Hukum Internasional,Kewajiban Negara, Diplomasi
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: backup admin
Date Deposited: 27 Jan 2020 02:38
Last Modified: 27 Jan 2020 02:38
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/25848

Actions (login required)

View Item View Item