PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM KERANGKA PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

RAHMATULLAH, RIO MUZANI and Ngadino, Agus and Arifin, Muhammad Zainul (2020) PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM KERANGKA PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74201_02011181621007.pdf] Text
RAMA_74201_02011181621007.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (4MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181621007_0007088005_0024088901_02.pdf] Text
RAMA_74201_02011181621007_0007088005_0024088901_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (642kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181621007_0007088005_0024088901_03.pdf] Text
RAMA_74201_02011181621007_0007088005_0024088901_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (378kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181621007_0007088005_0024088901_04.pdf] Text
RAMA_74201_02011181621007_0007088005_0024088901_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (191kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181621007_0007088005_0024088901_06_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02011181621007_0007088005_0024088901_06_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (312kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181621007_0007088005_0024088901_07_lamp.pdf] Text
RAMA_74201_02011181621007_0007088005_0024088901_07_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (2MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181621007_0007088005_0024088901_01_front_ref.pdf]
Preview
Text
RAMA_74201_02011181621007_0007088005_0024088901_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (2MB) | Preview
[thumbnail of RAMA_74201_02011181621007_TURNITIN.pdf] Text
RAMA_74201_02011181621007_TURNITIN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (16MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74201_02011181621007_0007088005_0024088901_01_front_ref.pdf] Text
RAMA_74201_02011181621007_0007088005_0024088901_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Wakil kepala daerah merupakan salah satu jabatan yang strategis dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Wakil kepala daerah merupakan suatu jabatan yang berada satu tingkat dibawah jabatan wakil kepala daerah, yang sering dikenal sebagai jabatan nomor dua tertinggi di dalam pemerintahan daerah. Dalam perkembangannya tidak menutup kemungkinan suatu saat terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah dikarenakan sosok wakil kepala daerah berhalangan tetap, sehingga tidak memungkinkan baginya untuk dapat melanjutkan jabatannya kembali. Contohnya Provinsi DKI Jakarta yang sampai dengan sekarang tidak memiliki sosok Wakil Gubernur dikarenakan wakil kepala daerahnya mengundurkan diri dari jabatan wakil Gubernur DKI Jakarta untuk ikut serta dalam kontestasi pemilihan Presiden. Secara yuridis normatif dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tepatnya dalam ketentuan Pasal 176 ayat (4) menghendaki dilakukan pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang masih memiliki sisa jabatan selama 18 (delapan belas) bulan lebih. ketiadaan norma hukum yang mengatur mengenai batasan waktu maksimal pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah, menjadi faktor penyebab sering tidak dilakukannya pengisian kembali jabatan wakil kepala daerah di Indonesia dikarenakan terjadi kekosongan hukum dan multitafsir megenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian kembali jabatan wakil kepala daerah. Ditambah lagi tidak terdapat norma hukum yang mengatur spesifik mengenai bagaimana mekanisme pengisian kekosongan jabatan di Indonesia yang menyebabkan menjadi rumitnya mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah di Indonesia. Adapun jenis penelitian ini ialah penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach); Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach); Pendekatan Historis (Historical Approach). Kata Kunci : Pengisian Jabatan, Wakil Kepala Daerah dan Pemerintahan Daerah.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Pengisian Jabatan, Wakil Kepala Daerah dan Pemerintahan Daerah.
Subjects: K Law > K Law (General) > K3400-3431 Administrative law
Divisions: 02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User: Users 5487 not found.
Date Deposited: 16 Mar 2020 04:24
Last Modified: 16 Mar 2020 04:24
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/28319

Actions (login required)

View Item View Item