KEWENANGAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI TELUK JAKARTA

HERDIANA, SARAH PUTRI and Rumesten, Iza and Arifin, Zainal (2021) KEWENANGAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI TELUK JAKARTA. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

	Text RAMA_74201_02011281722150.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (4MB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281722150_TURNITIN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (10MB) | Request a copy
Preview	Text RAMA_74201_02011281722150_0027098104_0024088901_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (4MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02011281722150_0027098104_0024088901_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (779kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281722150_0027098104_0024088901_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (748kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281722150_0027098104_0024088901_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (503kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011281722150_0027098104_0024088901_06_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (494kB) | Request a copy

Abstract

Reklamasi Teluk Jakarta atau bisa disebut Reklamasi Pantai Utara Jakarta merupakan salah satu proyek reklamasi yang banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak. Pelaksanaan pengembangan yang perizinannya menjadi masalah akibat undang-undang yang tidak memberi kepastian hukum mengakibatkan ketidakjelasan mengenai pihak yang berwenang memberikan izin bagi Reklamasi Teluk Jakarta. Pelaksanaan proyek Reklamasi Teluk Jakarta dianggap tidak sah karena Gubernur DKI telah mengeluarkan Izin terlebih dahulu sebelum adanya Peraturan Daerah Reklamasi. Permasalahan yang terjadi pada kewenangan pemberian izin Reklamasi Teluk Jakarta tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan dan pelaksanaan mengenai wewenang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada kasus Reklamasi Teluk Jakarta. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan perundang-undangan dan pedekatan analisis kualitatif, didapatkan hasil bahwa wewenang pengelolaan Reklamasi Teluk Jakarta dimiliki oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun pada pelaksanaanya, pihak yang memberikan izin bagi Reklamasi Teluk Jakarta adalah Gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut menunjukkan bahwa Gubernur DKI Jakarta sudah melampaui kewenangannya. Kata kunci: Reklamasi, Perizinan, Undang-undang, Teluk Jakarta

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan, Reklamasi. Teluk Jakarta
Subjects:	K Law > K Law (General) > K3150 Public law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Sarah Putri Herdiana
Date Deposited:	25 Jun 2021 03:00
Last Modified:	25 Jun 2021 03:00
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/48674

Actions (login required)

View Item