ANALISIS YURIDIS PENIADAAN KEKUATAN HUKUM MENGIKAT PIDANA PENJARA PADA PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

ROZALI, MUTIARA and Nashriana, Nashriana and Novianti, Vera (2018) ANALISIS YURIDIS PENIADAAN KEKUATAN HUKUM MENGIKAT PIDANA PENJARA PADA PASAL 76 UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN. Undergraduate thesis, Sriwijaya University.

Preview	Text RAMA_74201_02011181419125_0018096509_0003117704_01_front_ref.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1MB) | Preview
	Text RAMA_74201_02011181419125_0018096509_0003117704_02.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (179kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419125_0018096509_0003117704_03.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (329kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419125_0018096509_0003117704_04.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (90kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419125_0018096509_0003117704_05_ref.pdf - Bibliography Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (757kB) | Request a copy
	Text RAMA_74201_02011181419125_0018096509_0003117704_06_lamp.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (608kB) | Request a copy

Abstract

Dokter yang melakukan praktik kedokteran pada pasien haruslah memiliki surat izin praktik sehingga dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibn dalam suatu hubungan hukum pasien dan dokter yang berlaku dibawah kekuasaan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Indonesia. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan bagi penulis yang kemudiann diangkat menjadi rumusan permasalahan, yaitu bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Pasal 76 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 berkaitan dengan Praktik Kedokteran tanpa memiliki Surat Izin Praktik, dan bagaimana penerapan ancaman pidana bagi dokter yang melakukan Praktik Kedokteran tanpa meimiliki Surat Izin Praktik, faktor-faktor yang mempengaruhui hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku yang tidak memiliki surat izin praktik. Metode yang digunakan penulis dalam menjawab pertanyaan tersebut adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan studi hukum kepustakaan. Metode yang digunakan dalam menganalisi data adalah analisis kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini ialah pengaturan hukum mengenai perizinan praktik kedokteran diatur pada Pasal 36 UU Praktik Kedokteran No.29 Tahun 2004, bahwa setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran harus memiliki surat izin praktik. Faktor-faktor hakim menjatuhkan pidana bagi pelaku yaitu faktor yuridis, serta kebijakan hukum bagi pelaku adalah kebijakan hukum pidana yaitu dengan menerapkan hukum pidana penjara satu tahun enam bulan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Perundangan (Praktik Kedokteran), Penerapan Hukum, Dokter
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1700-1973 Social legislation K Law > K Law (General) > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	02-Faculty of Law > 74201-Law (S1)
Depositing User:	Mrs Kharisma Afrianti
Date Deposited:	29 Aug 2019 03:01
Last Modified:	29 Aug 2019 03:01
URI:	http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/5064

Actions (login required)

View Item