IMPLEMENTASI DAERAH KERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SATU WILAYAH PROVINSI.

AKBAR, FIRDAUS and Yahanan, Annalisa and Trisaka, Agus (2021) IMPLEMENTASI DAERAH KERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SATU WILAYAH PROVINSI. Master thesis, Sriwijaya University.

[thumbnail of RAMA_74102_02022681923022.pdf] Text
RAMA_74102_02022681923022.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (4MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74102_02022681923022_TURNITIN.pdf] Text
RAMA_74102_02022681923022_TURNITIN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (14MB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74102_02022681923022_0025106204_01_front_ref.pdf]
Preview
Text
RAMA_74102_02022681923022_0025106204_01_front_ref.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of RAMA_74102_02022681923022_0025106204_02.pdf] Text
RAMA_74102_02022681923022_0025106204_02.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (178kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74102_02022681923022_0025106204_03.pdf] Text
RAMA_74102_02022681923022_0025106204_03.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (199kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74102_02022681923022_0025106204_04.pdf] Text
RAMA_74102_02022681923022_0025106204_04.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (58kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74102_02022681923022_0025106204_05_ref.pdf] Text
RAMA_74102_02022681923022_0025106204_05_ref.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (103kB) | Request a copy
[thumbnail of RAMA_74102_02022681923022_0025106204_06_lamp.pdf] Text
RAMA_74102_02022681923022_0025106204_06_lamp.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pelaksanaan daerah kerja pejabat pembuat akta tanah dalam satu wilayah provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan peraturan terbaru menyatakan daerah kerja PPAT adalah satu wilayah provinsi. Tetapi dalam kenyataannya PPAT hanya bisa bekerja satu kabupaten/kota saja merujuk ke peraturan lama tentu saja implementasi ini bertentangan dengan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori artinya peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan lama dikarenakan peraturan menteri sebagai peraturan pelaksana daerah kerja PPAT satu wilayah provinsi belum terbentuk. Dan Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tahun 2017 masih daerah kerjanya satu kabupaten/kota padahal Peraturan Pemerintah tersebut telah ada di sejak 2016. BPN sebagai mitra PPAT dalam hal pendaftaran tanah hanya menyediakan satu perangkat online kabupaten/kota saja. Untuk selanjutnya Peraturan Pelaksana sebagai Implementasi daerah kerja PPAT dalam kaitannya membuat akta otentik PPAT satu wilayah provinsi belum dibentuk.Penelitian ini merupakan penelitian normatif didukung data lapangan dan memperoleh data dari studi kepustakaan berupa literature, buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan perundangan-undangan. Karya-karya ilmiah dan sumber bacaan lainnya. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa terkait daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah satu wilayah provinsi tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna. Maka penyelesaian terkait daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah satu wilayah provinsi harus disegerakan dibentuk peraturan pelaksana tentang wilayah kerja ppat satu provinsi, surat keputusan tentang pengangkatan dan penunjukan daerah kerja dipertegas menjadi satu wilayah provinsi dan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional segera membuat perangkat online satu wilayah kerja provinsi buat Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal pendaftaran tanah.

Item Type: Thesis (Master)
Uncontrolled Keywords: PPAT, Daerah Kerja PPAT, Implementasi.
Subjects: K Law > K Law (General) > K3154-3370 Constitutional law
Divisions: 02-Faculty of Law > 74102-Notarial Law (S2)
Depositing User: Users 15230 not found.
Date Deposited: 24 Sep 2021 04:05
Last Modified: 24 Sep 2021 04:05
URI: http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/54757

Actions (login required)

View Item View Item